Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan perkembangan harga daging sapi di tingkat konsumen masih berada dalam kondisi yang terkendali.
Adapun harga daging sapi yang mencapai Rp160.000 hingga Rp180.000 per kilogram (kg) di sejumlah titik penjualan, umumnya merupakan produk premium, seperti daging has dalam yang telah dibersihkan dari lemak, sehingga tidak mencerminkan harga daging sapi secara umum di pasaran.
Menurut Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, ada beberapa wilayah kemarin juga turun di Rawamangun, di Senen, bahkan ada juga Rp140.000, tapi yang Rp 160.000 itu relatif yang benar – benar has dalam, kemudian dihilangin lemak – lemaknya.
“Namun demikian, tentu kami akan pantau terus,” katanya usai kunjungan ke Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ) Jakarta, Jakarta.
Dalam pantauan Bapanas, sampai 22 Juli 2026, rerata harga daging sapi secara nasional memang sedikit berada di atas HAP, tetapi juga tidak dapat disebut bergejolak.
Selisih terhadap HAP berkisar 2,57% dengan rerata harga daging sapi secara nasional berada di Rp143.601 per kg.
Sementara itu, HAP tingkat konsumen ditetapkan pemerintah maksimal di Rp140.000 per kg.
Berkaitan dengan strategi jangka panjang mengatasi fluktuasi harga daging sapi, demi mengakselerasi produksi sapi lokal, pemerintah telah menggagas program swasembada. “Langkah besar ini bertujuan untuk menekan angka impor daging sapi tahunan secara gradual.”
Menurut Ketut, langkah penstabilan daging sapi karena memang ada sedikit pengaruh kurs dolar.
“Namun, sebagaimana arahan Bapak Menteri Pertanian, sekaligus Kepala Bapanas, tentu kita terus mendorong dan mendukung swasembada sapi. Mudah – mudahan dengan program swasembada juga bisa menekan impor.”
Adapun berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan, produksi sapi dan kerbau lokal pada tahun 2026 diperkirakan mencapai 2,15 juta ekor atau setara 421.210 ton daging, sedangkan kebutuhan nasional diproyeksikan sebesar 794.290 ton.
Kebutuhan tersebut dipenuhi melalui kombinasi produksi dalam negeri dan sumber pasokan dari luar yang telah diestimasikan pemerintah secara terukur, sehingga stok akhir tahun diperkirakan mencapai 324.090 ton.
Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan carry over stock tahun sebelumnya sebesar 185.810 ton dan dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sekitar lima bulan pada awal tahun 2027.
Maka dari itu, strategi dalam waktu dekat yang akan ditempuh untuk penstabilan harga daging sapi, pemerintah akan menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak.
Mulai dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sampai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sebagaimana diketahui untuk tahun ini penugasan impor daging sapi/kerbau beku telah diberikan kepada BUMN.
“Namun, tentu kami juga akan terus berkoordinasi dengan teman – teman Perumda Pasar Jaya termasuk juga dengan BUMN, Berdikari dan PPI, untuk juga segera mendistribusikan, serta menstabilkan harga dari daging sapi. Ini salah satu solusi, sehingga mudah – mudahan harganya bisa distabilkan,” jelas Ketut.
Sebelumnya, pemerintah berhasil menjaga level harga daging sapi selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Hal tersebut tidak lepas dari arahan tegas dari Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.
Sejak jauh hari, Kepala Bapanas Amran telah meminta para importir daging sapi untuk mengeluarkan stoknya selama Ramadan sampai Idulfitri.
Dia juga memastikan penindakan tegas akan diimplementasikan tatkala terjadi anomali harga.
“Kami sudah minta, semuanya harus mengeluarkan dagingnya. Jangan sampai harga naik. Kalau ada produsen menaikkan, khususnya feedloter, menaikkan yang sapi bakalan, aku cabut izinnya dan tidak boleh impor lagi. Itu kenaikan harga ada di distributor besar, middleman,” tuturnya.
Tidak hanya sebatas itu, pengusutan penyebab anomali harga juga diterapkan. Pemerintah tidak menginginkan ada praktik pedagang perantara atau middleman yang bermain – main dengan harga untuk keuntungan segelintir pihak saja, tapi membuat masyarakat menjadi sulit.
“Kami minta Satgas Pangan seluruh Indonesia, bila perlu langsung segel saja. Tak boleh beri ampun. Sekarang kita sepakat bukan lagi karena produksi, tetapi ulah segelintir orang tapi menyusahkan jutaan rakyat Indonesia. Kami minta tidak boleh naik. Dirkrimsus tadi aku minta yang distributor besarnya, dikejar,” kata Amran. I
