Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan ketersediaan beras nasional di awal 2026 dalam kondisi aman dengan harga yang terkendali dengan dukungan posisi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang kuat dan berbagai program distribusi pangan kepada masyarakat.
Menurut Direktur Distribusi Pangan Bapanas Rachmi Widiriani, stok beras yang dikelola Perum Bulog per 12 Januari 2026 tercatat sebesar 3,36 juta ton, terdiri atas CBP sekitar 3,23 juta ton dan stok komersial sekitar 129 ribu ton.
“Dengan posisi cadangan tersebut pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa impor. Fokus kami saat ini adalah menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas harga di tingkat konsumen,” jelasnya di Jakarta.
Pemerintah, dia menambahkan, capaian swasembada beras pada tahun 2025 seiring kuatnya produksi dan cadangan nasional, yang menjadi dasar bagi upaya menjaga stabilitas harga, serta kelancaran distribusi di tingkat konsumen.
“Selain menjaga kecukupan cadangan, pemerintah juga terus memperkuat langkah stabilisasi melalui penyaluran bantuan pangan dan intervensi pasar,” ungkap Rachmi.
Hingga 12 Januari 2026 pukul 04.01 WIB, realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng alokasi Oktober – November 2025 telah menjangkau 17,67 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) atau 96,71% dari total sasaran 18,27 juta PBP.
Adapun total bantuan yang telah disalurkan mencapai sekitar 353.500 ton beras dan 70,7 juta liter minyak goreng.
Sisa pagu yang relatif kecil terus dipercepat penyelesaiannya, khususnya di wilayah dengan tantangan geografis dan akses distribusi.
Rachmi menjelaskan, meskipun pasokan nasional dalam kondisi kuat, pergerakan harga di pasar tetap dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kelancaran distribusi, permintaan musiman dan kondisi wilayah tertentu.
Menurutnya swasembada mencerminkan kemampuan negara dalam menjamin pasokan.
Namun, harga di tingkat konsumen bisa fluktuasi, sehingga pemerintah terus memantau harga harian dan siap melakukan operasi pasar serta penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jika diperlukan.
Bapanas juga mencatat, sebagian besar pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/kota telah memiliki, serta mengelola Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) sebagai lapisan pengaman tambahan untuk merespons gejolak harga dan kondisi darurat di daerah.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan capaian swasembada beras di Karawang, Jawa Barat sebagai tonggak penting kemandirian pangan nasional dari hasil produksi petani dalam negeri, belum lama ini.
Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menyatakan, produksi beras sepanjang 2025 mencapai 34,71 juta ton, dengan surplus sekitar 3,52 juta ton dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi nasional sebesar 31,19 juta ton per tahun.
Ke depan, pemerintah akan terus mendorong penyerapan produksi dalam negeri, memperkuat distribusi dari sentra produksi ke wilayah konsumsi dan memastikan program stabilisasi berjalan tepat sasaran guna menjaga daya beli masyarakat, serta stabilitas inflasi pangan sepanjang 2026.
Adapun berdasarkan Panel Harga Pangan yang dikelola Bapanas per 12 Januari, secara nasional harga beras premium di angka Rp15.384 per kg turun Rp152 dari hari sebelumnya.
Kemudian, beras medium Rp13.609 per kg turun Rp145 dari hari sebelumnya, beras SPHP Rp12.408 per kg turun tipis Rp69 dari hari sebelumnya dan beras khusus lokal Rp15.569 per kg turun Rp219 dari sebelumnya. I
