Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkuat koordinasi lintas sektor bersama Polda Metro Jaya, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (Pemprov DKI) Jakarta dan Perum Bulog untuk menjaga ketersediaan pasokan, serta stabilitas harga pangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru 2026/2027).
Langkah ini difokuskan pada pemantauan harga, kelancaran distribusi, penguatan intervensi pasar dan pengawasan terhadap potensi penyimpangan distribusi pangan.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Hermawan menyatakan bahwa berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026, ketersediaan sejumlah komoditas pangan strategis diproyeksikan mencukupi hingga akhir tahun.
Proyeksi stok akhir tahun 2026 beberapa komoditas pangan strategis antara lain beras sebesar 13,93 juta ton, jagung 5,94 juta ton, gula konsumsi 1,92 juta ton, daging ayam ras 479.530 ton, dan telur ayam ras 231.350 ton.
“Berdasarkan perhitungan neraca pangan Badan Pangan Nasional, stok pangan strategis nasional, termasuk beras, ayam, dan telur, berada dalam kondisi aman hingga akhir tahun,” ujar Hermawan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Komoditas Pangan Wilayah Hukum Polda Metro Jaya di Jakarta.
Menurutnya, kecukupan stok nasional perlu diimbangi dengan kelancaran distribusi antardaerah.
“Pemetaan wilayah surplus menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan pasokan dapat disalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama pada wilayah yang mengalami tekanan kenaikan harga,” ungkapnya.
Bapanas terus mengoptimalkan berbagai instrumen stabilisasi pangan, antara lain penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), serta Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP).
Bapanas juga menyatakan kesiapan mendukung pelaksanaan GPM di DKI Jakarta untuk memperluas akses masyarakat terhadap pangan dengan harga terjangkau.
“Penyaluran beras SPHP perlu segera dipercepat agar masyarakat dapat mengakses beras dengan harga yang lebih terjangkau. Ketepatan sasaran penyaluran juga harus menjadi perhatian,” kata Hermawan.
Kapolda Metro Jaya Dadang Hartanto menegaskan bahwa pemantauan harga dan deteksi dini menjadi bagian penting dalam pengendalian pangan menjelang Nataru 2026/2027.
Hasil pemantauan di lapangan, lanjutnya, akan menjadi dasar untuk memetakan wilayah yang memerlukan perhatian dan menentukan langkah penanganan bersama.
“Beberapa langkah sudah kami sepakati yaitu yang pertama tentu deteksi, data monitor di lapangan terkait dengan data – data harga ini, mana wilayah yang memiliki kerawanan,” ujar Dadang.
Sepanjang tahun 2026 hingga 13 November, Satgas Pangan Polda Metro Jaya bersama Bapanas, Bulog dan Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan 4.086 kegiatan pengecekan lapangan.
Kegiatan tersebut dilakukan untuk memantau pergerakan harga harian, sekaligus mencegah praktik penimbunan dan penyimpangan distribusi pangan.
Dari sisi ketersediaan beras, Perum Bulog Wilayah DKI Jakarta dan Banten menguasai stok sekitar 133.000 ton.
Stok tersebut tersebar di wilayah DKI Jakarta dan Banten serta disiapkan untuk mendukung pelaksanaan penugasan pemerintah, termasuk penyaluran bantuan pangan.
Perwakilan Perum Bulog Wilayah DKI Jakarta dan Banten Arjun Siregar menjelaskan bahwa penyaluran beras SPHP tetap berjalan sebagai salah satu instrumen pengendalian harga beras.
Bulog juga akan meningkatkan dukungan terhadap pelaksanaan GPM di berbagai titik. “SPHP ini menjadi satu saluran yang digunakan dalam rangka mengendalikan harga beras. Saat ini, masih tetap dilakukan dan tadi berdasarkan hasil rapat dilakukan upaya peningkatan GPM.”
Pemprov DKI Jakarta turut mengoptimalkan peran tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan, yakni Perumda Pasar Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya dan Perumda Dharma Jaya.
Ketiganya mendukung distribusi pangan melalui kegiatan Gerakan Pangan Keliling untuk menyediakan komoditas pangan dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat.
Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta Lya Imbasari menjelaskan bahwa kegiatan pangan keliling dilaksanakan secara rutin melalui ketiga BUMD tersebut.
Kegiatan ini menjangkau kelurahan, perkantoran dan rumah susun, dengan pelaksanaan sedikitnya 23 hari setiap bulan dan rata – rata sekitar 227 lokasi per bulan.
Hingga Oktober 2026, kegiatan Gerakan Pangan Keliling telah menjangkau 2.268 lokasi di DKI Jakarta.
“Kami senantiasa melayani masyarakat umum DKI Jakarta untuk dapat mendistribusikan pangan – pangan dengan harga yang lebih murah dari pasaran,” ujarnya.
Melalui koordinasi lintas sektor ini, Bapanas bersama Polda Metro Jaya, Pemprov DKI Jakarta dan Perum Bulog akan terus memperkuat pemantauan pasokan, harga, serta distribusi pangan menjelang Nataru 2026/2027.
Langkah pengendalian dilakukan secara terukur berdasarkan perkembangan kondisi komoditas dan wilayah, sheingga ketersediaan pangan tetap terjaga, distribusi berjalan lancar, serta masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau. I







