Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meluncurkan Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 Tahapan Pencalonan, Kampanye dan Pungut Hitung.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan, lima provinsi dalam kategori kerawanan tinggi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan.
Selain itu, IKP merupakan upaya Bawaslu dalam proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran.
Sebanyak lima provinsi yang masuk kategori rawan tinggi itu diukur dari sejumlah dimensi dan indikator.
Mulai dari kerawanan di tahap pencalonan, kampanye hingga pungut hitung.
“Yang patut kita waspadai, ada lima provinsi dengan kerawanan tertinggi pada tahapan pencalonan, kampanye, dan pungut hitung. Nusa Tenggara Timur,” ujarnya di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan.
Kemudian, Provinsi Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah.
Selain lima provinsi tersebut, Bawaslu juga memetakan 84 kabupaten kota yang masuk dalam tingkat kerawanan tinggi. Daerah tersebut antara lain Malang hingga Berau.
“Kemudian kita melakukan pemetaan di kabupaten kota, ada 16% atau 84 kabupaten kota yang rawan tinggi, salah satunya misalnya kita sebutkan Kabupaten Malang, Fakfak, Pinrang, Bangkalan, Bulukumba, Baubau, Manggarai Timur, sampai dengan Kabupaten Berau, nanti teman-teman bisa lihat,” jelasnya.
Menurut Bagja, Bawaslu yang ada di provinsi dan kabupaten kota dengan tingkat kerawanan tinggi perlu bekerja ekstra agar potensi kerawanan bisa diantisipasi.
Dia pun mendorong Bawaslu bekerja sama dengan stakeholder lainnya, termasuk pemerintah hingga TNI-Polri.
“Kita akan mengkoordinasi dengan stakeholder yang terkait, misalnya dengan teman-teman pemerintahan daerah, ataupun dengan kepolisian, dan aparat keamanan yang lain, aparat TNI misalnya, untuk memastikan agar ada mitigasi jika ada keamanan yang terganggu,” tuturnya. I
