Bendungan Ciawi di Bogor, Jawa Barat menjadi bendungan kering pertama di Indonesia yang akan dipergunakan sebagai pengendalian banjir, khususnya untuk kawasan Metropolitan Jakarta.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, Bendungan Ciawi merupakan bagian dari sistem prasarana pengendalian banjir Jakarta, khususnya untuk Sungai Ciliwung di bagian hulu.
“Selain itu, juga sebagai normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 33 km dan Sudetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur di bagian hilirnya,” katanya saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Ciawi di Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12/2022).
Turut hadir dalam peresmian, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan, dan Direktur Utama Brantas Abipraya Sugeng Rochadi.
Bendungan Ciawi dan Sukamahi bisa mereduksi banjir pada area berisiko terdampak 464 hektare menjadi 318 hektare.
“Kurang lebih nanti ada 12 kelurahan yang berkurang risiko banjirnya karena Bendungan Ciawi dan Sukamahi,” kata Presiden Jokowi.
Banjir adalah problem utama DKI Jakarta selain kemacetan dan tata ruang, sehingga Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat agar menuntaskan semua urusan yang berkaitan banjir di Jakarta secara konsisten, yaitu normalisasi 13 sungai di Jakarta, Sudetan Ciliwung, tanggul pantai dan giant sea wall dan manajemen pengelolaan pompa-pompa yang lebih baik.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Jarot Widyoko menjelaskan, pekerjaan konstruksi Bendungan Ciawi dilakukan pada 2016-2022 oleh kontraktor pelaksana PT Brantas Abipraya dan PT Sacna (KSO) dengan biaya Rp1,3 triliun.
“Bendungan dengan tinggi 55 meter ini memiliki kapasitas tampung 6,05 juta m3 dan luas area genangan 39,40 hektare untuk mereduksi banjir hingga 111,75 m3/detik,” jelasnya.
Dirjen Jarot juga mengungkapkan pembangunan Sudetan Ciliwung ke Kanal Banjir Timur direncanakan akan selesai pada April 2023.
Pekerjaan ini akan mengurangi risiko banjir pada area seluas 107 hektare, sehingga total pengurangan daerah terdampak risiko banjir dari pembangunan ketiga prasarana itu (bendungan, sudetan, dan normalisasi Sungai Ciliwung) adalah 347 hektare.
“Sisa daerah terdampak risiko banjir akan dikendalikan melalui Program Normalisasi Sungai Ciliwung lanjutan tahun 2023-2024 sepanjang kurang lebih 17 km,” tuturnya. I
