Badan Gizi Nasional (BGN) memulai operasi bersih – bersih sejak dipimpin kepala BGN yang baru, yakni mantan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.
“Kami mencoba untuk bersih-bersih, kami mencoba untuk kemudian yang melanggar kami berikan sanksi,” katanya usai rapat pimpinan BGN di kantor BGN, Jakarta.
Dia menjelaskan, data pegawai Aparatur Sipin Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan non-ASN, termasuk tenaga ahli yang dipecat karena melanggar aturan alias tidak disiplin.
Pada lingkup non-ASN terdapat 224 pegawai dan 37 tenaga ahli yang kini telah diberhentikan per Senin, 27 Juli 2026.
“Kami beri pengumuman bahwa per hari ini kami telah memberhentikan 261 pegawai non-ASN, yang terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli,” jelas Sudaryono.
Bukan hanya pegawai non-ASN, dia menambahkan, BGN telah memproses pemecatan ASN yang melakukan pelanggaran berat atau disiplin berat.
“Kami telah memproses ada temuan sembilan melakukan pelanggaran berat atau disiplin berat, ini adalah ASN dan PPPK, serta besar kemungkinan yang bersangkutan akan kami proses pemecatan,” tuturnya.
BGN juga memberikan hukuman disiplin ringan terhadap 39 ASN dengan ancaman sanksi administrasi dan dimutasi.
“Ditemukan 39 disiplin ringan yang kemudian akan kami mutasi, kami demosi dan kami akan berikan sanksi administrasi maupun sanksi ringan,” ungkap Sudaryono.
Dia juga mengumumkan ada sekitar 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan operasional secara permanen. “Kami telah menemukan adanya 833 dapur yang kami suspend.”
Sudaryono menyebutkan, beberapa pengelola dapur MBG tidak melakukan evaluasi perbaikan standar selama tenggat waktu yang telah ditentukan.
Menurutnya, mayoritas dapur ditutup permanen, karena masalah higienitas, sanitasi hingga risiko keracunan.
“Terkait higienis, sanitasi, keracunan, kemudian kualitas yang tidak baik, tidak memenuhi standar yang kita inginkan. Kemudian IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah),” ujarnya.
Lokasi dapur bermasalah tersebut tersebar di sejumlah wilayah, sebanyak 98 dapur di wilayah Sumatra, 311 dapur di wilayah Jawa dan Madura, serta 424 dapur di wilayah Kalimantan hingga Papua.
Sudaryono memastikan, dapur – dapur tersebut tidak akan lagi diberi kompensasi atau pembayaran insentif dari pemerintah karena telah melanggar tata kelola.
“Dapur yang kena suspend secara permanen ini itu bukan kayak yang lalu, misalnya dulu suspend, tetapi tetap dibayar, kalau ini sudah suspend tutup, enggak dibayar. Ini betul – betul adalah suspend, karena pelanggaran,” tuturnya.
Apabila ke depan masih ditemukannya SPPG yang nakal, Sudaryono tidak segan akan melakukan penindakan sejalan dengan komitmennya untuk bersih – bersih di lingkungan BGN.
Dia mengingatkan kepada seluruh SPPG terkait esensi program MBG yang bukan sekadar memberikan makanan, tetapi harus mencukupi pemenuhan gizi penerima manfaatnya.
“Sekali lagi, ini namanya Makan Bergizi Gratis, bukan makan enak gratis, bukan makan banyak gratis. Mencukupkan gizinyalah yang menjadi tolok ukurnya. Kami ingin menunya tersaji baik, gizinya terpenuhi dan perputaran ekonomi lokal juga jalan,” ungkapnya.
Sudaryono menegaskan, BGN sebenarnya telah memberikan tenggat waktu kepada SPPG – SPPG tersebut untuk melakukan perbaikan.
Namun, lanjutnya, mereka tidak mengindahkan peringatan tersebut, sehingga BGN memutuskan untuk menutup permanen.
Kini, kata Sudaryono, distribusi MBG dari SPPG yang dihentikan permanen itu akan dialihkan ke dapur – dapur lain di sekitar sekolah yang terdampak.
“Kami memastikan jangan sampai yang tadinya menerima manfaat jadi tidak menerima. Begitu suspend, secara otomatis kami akan membagi porsi layanan kepada dapur – dapur lain di sekitar situ,” katanya. I
