Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Nasional Menghadapi Bencana Periode Natal 2003 dan Tahun Baru 2024 (Nataru).
Dalam rapat tersebut, Kepala BNPB menginstruksikan kepada seluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se-Indonesia agar segera melaksanakan lima tahapan siaga darurat banjir dan tanah longsor pada periode libur Nataru, karena beberapa daerah di Indonesia berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi pada musim penghujan tahun ini.
Instruksi Kepala BNPB kepada BPBD yang pertama adalah untuk segera melaksanakan apel kesiapsiagaan dengan melibatkan seluruh unsur forkompimda dan relawan.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengecek kelengkapan alat perangkat, personil, dan anggaran dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah.
Suharyanto menginstruksikan kepada BPBD khususnya yang berada di daerah dengan potensi bencana hidrometeorologi basah tahunan untuk segera mengantisipasi dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Siaga Darurat agar upaya kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi bisa dioptimalkan.
“Jika bencana sudah terjadi segera tetapkan status Tanggap Darurat, namun kita bisa mengantisipasi sebelum bencana terjadi. Untuk itu, daerah-daerah yang diprediksi akan mengalami bencana hidrometeorolgi basah bisa mengeluarkan surat siaga darurat,” jelasnya.
Terkait dengan hal ini, Suharyanto mencontohkan, pengalaman penanganan bencana hidrometeorologi kering, seperti bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga bencana kekeringan.
Dengan keluarnya SK Siaga Darurat Kekeringan dari pemerintah daerah, maka pemerintah melalui BNPB bisa segera menurunkan bantuan berupa pendampingan, peralatan dan bantuan-bantuan lain.
Hasilnya, bencana kekeringan dan kebakaran hutan pada tahun 2023 relatif lebih terkendali dari tahun-tahun sebelumnya.
Suharyanto juga mendorong pemerintah daerah melalui BPBD untuk mengajukan permohonan dukungan alat, perangkat dan anggaran kepada BNPB.
Hal ini menjadi penting agar jika sewaktu-waktu terjadi bencana maka penanganan darurat sudah siap dan bisa segera dilaksanakan.
Berkas permohonan bantuan dan anggaran dapat diajukan kepada Kepala BNPB selambatnya pada Jumat (22/12/2023) pukul 16.00 WIB.
“Silakan kepada BPBD untuk mengajukan bantuan siaga darurat seperti perlengkapan bahkan anggaran. Untuk persiapan banjir bisa mengajukan pompa atau perahu karet atau perahu fiberglass, kalau bisa besok sudah masuk,” ungkapnya.
Kepala BNPB juga menginstruksikan pemerintah daerah terkait operasional mitigasi dan kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi antara lain penguatan tanggul dan lereng, pendalaman saluran, penyiapan logistik dasar pengungsi dan lainnya.
“Saya yakin di akhir tahun ini persediaan logistik penanganan bencana sudah banyak yang menipis, oleh karena itu kita laksanakan rapat ini agar Kalaksa bisa segera menghitung kebutuhan apabila terjadi bencana banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem di masing-masing daerah,” tuturnya.
Kepada daerah-daerah yang setiap tahun mengalami kejadian bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, Suharyanto meminta pemerintah daerah untuk menyusun pos komando, mempersiapkan rencana operasi dan menggelar peralatan.
Dalam kesempatan rapat ini, Suharyanto juga mengingatkan pemerintah daerah terkait kesiapsiagaan menjelang libur Nataru, dengan diprediksi akan terjadi peningkatan mobilitas masyarakat.
“Jika dipenghujung tahun ada libur Natal dan Tahun Baru, BNPB dan BPBD tidak mengenal itu, justru kita keluar semua membantu pergerakan masyarakat,” tegasnya.
BNPB akan melaksanakan pantauan mulai dari Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali, khususnya pada rute jalur mudik yang sering digunakan masyarakat dalam menikmati liburan Nataru.
Suharyanto juga mengingatkan pemerintah daerah untuk bersiaga pada tempat-tempat objek wisata baik sungai, pantai, maupun pegunungan.
Kepada masyarakat dan pelaku perjalanan libur Nataru, BNPB mengimbau tiga hal antara lain selalu memantau prakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) atau pihak berwenang lainnya, mempelajari dan memahami jalur evakuasi terdekat apabila terdapat potensi bencana hidrometeorologi, serta memeriksa kondisi kendaraan ketika akan bepergian.
Rapat yang digelar secara hybrid ini diikuti oleh Kepala Badan BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Hendra Gunawan, para pejabat Eselon 1 dan 2 BNPB, serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) seluruh Indonesia. I
