Pengurangan risiko bencana, adaptasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan perlu diintegrasikan dalam satu kerangka ketangguhan berkelanjutan (sustainable resilience).
Ketiganya tidak dapat berjalan secara terpisah, tetapi harus menjadi satu kesatuan dalam kebijakan, perencanaan, investasi hingga pelaksanaan pembangunan untuk memastikan masyarakat lebih siap menghadapi risiko bencana sekaligus menjaga keberlanjutan hasil pembangunan.
Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati saat menjadi keynote speaker pada Sharing Session yang diselenggarakan oleh BNPB bekerja sama dengan SIAP SIAGA pada rangkaian Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2026 di Aula Sapta Taruna, Gedung Dinas PUPR Provinsi Banten, Kota Serang.
Dia menjelaskan, Indonesia telah mengangkat gagasan ketangguhan berkelanjutan sejak tahun 2022 dalam forum global dan terus mendorongnya melalui kerja sama regional ASEAN, serta berbagai forum internasional.
“Komitmen tersebut perlu diterjemahkan menjadi langkah nyata di tingkat nasional dan daerah. Indonesia telah mengintegrasikan berbagai komitmen global ke dalam kebijakan nasional, salah satunya melalui Rencana Induk Penanggulangan Bencana yang menjadi arah kebijakan penanggulangan bencana untuk jangka waktu 25 tahun,” katanya.
Menurut Raditya, ketangguhan berkelanjutan menempatkan keselamatan masyarakat dan pengurangan risiko sebagai bagian integral dari pembangunan.
“Bencana tidak hanya berkaitan dengan fenomena alam, tetapi juga dipengaruhi oleh keputusan manusia dalam mengelola risiko, mengatur ruang, membangun infrastruktur dan menentukan prioritas investasi,” ungkapnya.
Oleh karena itu, dia menambahkan, pembangunan perlu mempertimbangkan risiko sejak tahap perencanaan agar tidak menciptakan kerentanan baru.
Pendekatan yang berpusat pada masyarakat (people-centered approach) menjadi penting, karena masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan risiko bencana.
Penguatan ketangguhan perlu didukung tata kelola yang kuat, investasi yang memadai, infrastruktur tangguh, pemanfaatan teknologi dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat.
Raditya menuturkan, untuk itu investasi pada pencegahan dan mitigasi juga menjadi bagian penting dari upaya tersebut.
“Pengurangan risiko sejak dini diperlukan untuk menekan potensi kerugian dan menghindari biaya pemulihan yang lebih besar ketika bencana terjadi,” ujarnya.
Dengan demikian, kata Raditya, ketangguhan tidak cukup diukur dari kemampuan merespons kedaruratan, tetapi juga dari kemampuan mencegah risiko, beradaptasi dan memastikan pembangunan tetap berkelanjutan.
“Perlu mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat perencanaan penanggulangan bencana yang terintegrasi dengan dokumen pembangunan daerah, termasuk Rencana Penanggulangan Bencana,” tuturnya.
Menurut Raditya, penguatan kapasitas masyarakat di tingkat desa dan komunitas juga menjadi prioritas agar upaya pengurangan risiko bencana dapat dilaksanakan secara nyata dan berkelanjutan.
Menutup sesi pemaparannya, dia menambahkan, melalui Peringatan Bulan PRB 2026, seluruh pemangku kepentingan diharapkan tidak berhenti pada pertukaran pengetahuan, tetapi mampu menerjemahkan pembelajaran menjadi kebijakan, investasi, dan aksi nyata.
“Inisiatif Indonesia dalam mendorong kerangka ketangguhan berkelanjutan di tingkat ASEAN dan global diharapkan dapat terus dikembangkan menuju agenda pembangunan usai tahun 2030, guna mewujudkan masyarakat yang lebih siap, mandiri dan tangguh menghadapi risiko bencana,” jelasnya. I
