Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong keterlibatan dunia usaha dan lembaga filantropi dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia.
Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperluas jangkauan bantuan, mempercepat mobilisasi sumber daya dan meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.
Hal ini disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi saat menjadi keynote speaker dalam kegiatan bertajuk Traces of Resilience: Rebuilding from Disaster to Empowerment yang diselenggarakan di Centrespace Breakout Area, WTC 3, Jakarta.
Dalam kegiatan tersebut, BNPB hadir sebagai keynote speaker untuk menyampaikan perspektif mengenai pentingnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.
Kegiatan ini menjadi momentum untuk mendorong kolaborasi dunia usaha dan lembaga filantropi dalam mendukung pemulihan masyarakat pascabencana.
“Penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Dibutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk dunia usaha dan lembaga filantropi, untuk bersama-sama membantu masyarakat bangkit setelah bencana,” ujar Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi.
Dia menekankan pentingnya kolaborasi melalui prinsip KRIS, yaitu Kolaborasi, Responsif, Integratif dan Sinkronisasi.
Seluruh unsur perlu bekerja bersama, menyatukan data dan sumber daya, serta menyelaraskan peran dalam penanggulangan bencana.
“Pemulihan pascabencana bukan sekadar membangun kembali bangunan yang rusak, tapi juga mengembalikan kehidupan dan penghidupan masyarakat,” jelasnya.
Oleh karena itu, dia menambahkan, kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media dan masyarakat menjadi sangat penting untuk membangun ketangguhan, serta berdaya menghadapi bencana.
Kolaborasi multipihak melalui penggalangan dana diharapkan dapat mendukung kebutuhan pemulihan masyarakat terdampak, terutama pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dukungan tersebut menjadi bagian penting untuk membantu masyarakat kembali menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi setelah bencana.
Dalam konteks tersebut, sektor perbankan dapat berkontribusi melalui dukungan sumber daya, pengembangan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta penguatan kapasitas masyarakat.
Sementara itu, platform filantropi dapat menjadi penghubung antara pihak yang ingin memberikan bantuan dengan masyarakat penerima manfaat melalui mekanisme penghimpunan dan penyaluran dukungan.
BNPB juga mendorong agar pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali infrastruktur, tetapi turut memperhatikan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat.
Melalui sinergi pemerintah, dunia usaha, platform filantropi dan masyarakat, upaya membangun ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana dapat berjalan lebih optimal.
BNPB memandang kolaborasi semacam ini dapat menjadi peluang untuk membangun ekosistem penanggulangan bencana yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Dukungan sektor swasta dan filantropi diharapkan tidak hanya hadir ketika bencana terjadi, tetapi juga berkontribusi dalam membangun kesiapsiagaan serta mengurangi risiko bencana sebelum kejadian.
Melalui sinergi yang terencana dan terkoordinasi, berbagai sumber daya yang dimiliki pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana.
BNPB terus mendorong keterlibatan seluruh unsur pentaheliks, yaitu pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media, sebagai bagian dari upaya membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana.
Dalam kegiatan tersebut hadir Presiden Direktur PT Bank HSBC Indonesia Stuart Rogers, Board Member WRI Indonesia Dino Patti Djalal, CEO WWF-Indonesia Aditya Bayunanda, serta Director for Food, Land and Water Program WRI Indonesia Tomi Haryadi.
Turut bergabung secara virtual Head of Philanthropy and Partnerships Asia and Middle East, HSBC Hui Feng Zhang, serta Founder and CEO BenihBaik Andy F. Noya. I







