Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) berjalan dengan baik.
Terkendala dengan kondisi jalur darat akibat terdampak tanah longsor, BNPB memaksimalkan operasi udara menggunakan helikopter untuk mendistribusikan bantuan logistik maupun evakuasi warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan intensif di daerah terisolir, khususnya di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu.
Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen Fajar Setyawan mengemukakan bahwa saat ini terdapat delapan desa yang bisa diakses, tujuh desa melalui udara dan satu desa melalui jalur darat.
“Hasil evaluasi setelah kami berkunjung langsung, terdapat tujuh desa yang bisa diakses helikopter yaitu Desa Pajang, Ulusalu, Boneposi, Tolajo, Pangi, Buntu Sarek dan Rante Balla,” jelasnya, Rabu (8/5/2024).
Terdapat satu desa yang sudah bisa diakses jalur darat yaitu Desa Kadundung. Terbukanya akses pada delapan desa tersebut membuat distribusi logistik terbatas telah sampai kepada masyarakat serta mampu mengevakuasi masyarakat untuk mengungsi.
Selain itu masih terdampak empat desa yang belum dapat diakses, antara lain Desa Lambanan, Tibussan, Tabang dan Tobaru.
Adapun pada Rabu (8/5), Fajar menjelaskan, pihaknya bersama dengan unsur terkait akan melakukan distribusi logistik dan evakuasi warga terdampak di Desa Tibussan.
“Kami akan mendaratkan helikopter di Desa Tibussan, tentunya untuk mengantar logistik dan evakuasi warga yang utamanya dalam kondisi sakit untuk dibawa ke Pos Komando Utama dj Belopa,” jelasnya.
Bantuan logistik dan evakuasi warga yang sakit terus dilakukan menggunakan helikopter Bell BNPB dan Helikoper AW Polri. Adapun bantuan logistik disalurkan ke Desa Pangi, Buntu Sarek dan Tibussan.
Warga yang membutuhkan perawatan intensif langsung diarahkan ke pos kesehatan di Pos Komando Utama, Belopa serta rumah sakit terdekat menggunakan ambulance.
Fajar dan rombongan turut meninjau langsung lokasi yang terisolir menggunakan helikopter, yaitu Desa Tolajo dan Pajang di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (7/5/2024).
Berdasarkan hasil pemantauan, Fajar turut mendata kebutuhan mendesak yang masih harus terus didistribusikan.
“Khusus di Desa Pajang, kebutuhan mendesak ada pada layanan publik khususnya puskesmas yang masih membutuhkan tambahan air bersih dan listrik yang padam,” ungkapnya.
“Sorti pertama pagi ini (8/5) kami sudah kirim genset untuk mendukung kebutuhan listrik, kami terus kaji untuk pemenuhan air bersih di puskesmas sehingga paling tidak secara dasar layanan kesehatan dapat beroperasi kembali,” tuturnya.
Fajar menambahkan, BNPB turut memprioritaskan desa lainnya yang masih belum dapat diakses, untuk Desa Lambangan, Tabang dan Tobaru akan ada mapping ulang untuk mencari lokasi lapangan yang bisa mendaratkan helikopter.
Selain itu, upaya lain dengan cara estafet dari lokasi dengan desa terdekat juga diupayakan. “Kita usahakan dalam satu sampai dua hari ini, empat desa sudah bisa ditembus, kita jamin kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.”
Adapun saluran komunikasi juga terhambat pada desa terdampak, lanjut Fajar, BNPB akan memberikan dua skenario untuk tetap dapat berkomunikasi dengan perangkat desa setempat.
“Kita siapkan dua skema, pertama menggunakan telepon seluler serta siang ini kami mendatangkan HT yang selanjutnya didistribusikan kepada Kepala Desa,” ujarnya.
Berdasarkan pantauan di lapangan, kondisi cuaca di Latimojong pada siang hari hujan ringan dan berawan, serta pada sore ke malam hari cenderung hujan sedang.
Fajar turut mengingatkan kembali potensi bencana susulan dengan memperhatikan kondisi cuaca dan bersiap untuk evakuasi.
“Potensi bencana susulan masih ada karena hujan masih mengguyur wilayah ini, kita imbau para camat dapat mengakomodir jika turun hujan intensitas tinggi untuk langsung mengarahkan masyarakat evakuasi ke tempat yang aman,” latanya.
Operasi tanggap darurat saat ini relatif berjalan dengan baik dan pihaknya akan terus melakukan verifikasi dan evalusi untuk memastikan bantuan, serta pelayanan kepada masyarakat terdampak berlangsung efisien.
“Relatif berjalan dengan baik, namun tentu akan terus kita verifikasi dan evaluasi ulang bersama Bupati, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi, serta unsur perangkat daerah terkait,” tuturnya. I
