Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar Apel Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (16/4).
Hal ini sebagai langkah strategis dalam menghadapi potensi bencana karhutla yang diperkirakan meningkat seiring memasuki musim kemarau.
Kegiatan apel yang digelar di wilayah rawan karhutla ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago dan dihadiri oleh sejumlah pejabat kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta unsur TNI, Polri, dunia usaha, dan relawan kebencanaan.
Dalam amanatnya, Djamari Chaniago memyampaikan bahwa penanganan karhutla harus mengedepankan langkah pencegahan dibandingkan penanganan saat kejadian.
“Karhutla adalah bencana yang dapat dicegah. Oleh karena itu, seluruh pihak harus mengutamakan upaya mitigasi dan deteksi dini, sehingga potensi kebakaran dapat ditekan sejak awal,” ujarnya.
Dalam kegiatan apel tersebut, dilakukan pengecekan kesiapan pasukan yang terdiri dari personel TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, relawan masyarakat peduli api, dan instansi terkait lainnya.
Selain itu, turut diperiksa kesiapan sarana prasarana penunjang dalam operasi pemadaman, termasuk peralatan pemadaman darat dan kendaraan operasional.
Djamari Chaniago juga menambahkan apabila masyarakat dan tokoh agama dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan, sekaligus dapat menumbuhkan kesadaran kolektif dan kepedulian warga yang merupakan pondasi penting dalam membangun ketahanan bencana.
“Kepada masyarakat dan tokoh agama dan seluruh unsur sosial, saya mengajak untuk turut aktif dalam upaya pencegahan, laporkan apabila melihat aktivitas pembakaran karena pengendalian kebakaran hutan tidak akan berhasil tanpa partisipasi aktif seluruh kelompok masyarakat,” jelasnya.
Apel kesiapsiagaan ini menjadi momentum penting untuk memastikan kesiapan seluruh sumber daya, baik personel maupun peralatan, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla secara terpadu.
Kolaborasi menjadi kunci, pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, dunia usaha dan masyarakat harus bergerak bersama dalam satu komando untuk mencegah dan menangani karhutla.
Usai Apel Kesiapsiagaan Pencegahan Karhutla selesai, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melanjutkan konsolidasi dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla di Balai Petitih Kantor Gubernur, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (16/4).
Dia mengingatkan bahwa sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatra dan Kalimantan, memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap karhutla, terutama pada lahan gambut yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan.
Oleh karena itu, langkah – langkah pencegahan terus diperkuat melalui patroli terpadu, sosialisasi kepada masyarakat, serta pembasahan lahan gambut (rewetting) di wilayah rawan.
“Kita sudah bisa melewati 3 Fase El Nino, yakni tahun 2015, tahun 2019 dan tahun 2023, mudah – mudahan di tahun 2026 dampaknya bisa berkurang, sehingga harapannya kita bisa lebih melakukan tindakan preventif secara tepat,” tutur Suharyanto.
Sebagai bagian dari penguatan kesiapsiagaan, BNPB juga mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pemantauan dan penanganan karhutla, seperti sistem deteksi titik panas (hotspot) berbasis satelit, pemantauan cuaca dari BMKG, serta pemanfaatan drone untuk patroli udara.
Suharyanto menegaskan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara cepat, terpadu dan berkelanjutan.
“Kita tidak boleh lengah. Seluruh unsur harus bergerak bersama sejak dini. Pencegahan adalah kunci utama agar kebakaran tidak meluas dan berdampak besar bagi masyarakat,” ungkap Suharyanto.
BNPB telah mengerahkan berbagai dukungan, termasuk operasi udara melalui helikopter patroli dan water bombing, serta pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah prioritas.
Selain itu, BNPB juga menyalurkan Dana Siap Pakai (DSP) dan bantuan peralatan, seperti pompa air, selang, alat pelindung diri dan sarana komunikasi untuk mendukung kesiapsiagaan daerah.
“Penanganan karhutla bukan hanya tugas pemerintah, tetapi membutuhkan peran aktif masyarakat, dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi menjadi faktor penentu keberhasilan,” katanya.
Pada kesempatan ini, BNPB juga memberikan dukungan peralatan dalam menunjang tugas Tim Satgas Darat.
Adapun bantuan yang diberikan berupa felksibel tank 5.000 liter 1 unit, pompa besar 1 unit, breecing inlet 1 unit, selang polyster 1,5 x 30 sebanyak 6 roll, selang polyster 2,5 x 30 sebanyak 15 roll dan pompa pemadam 2 unit untuk BPBD Provinsi Kalimantan Barat.
Lebih lanjut untuk felksibel tank 5.000 liter 1 unit, pompa alkon 1 unit, selang polyster 1,5 x 30 sebanyak 7 roll, selang polyster 2,5 x 30 sebanyak 10 roll, pompa pemadam 2 unit dan APD karhutla 10 set.
Seluruhnya masing – masing ditujukan untuk BPBD Kabupaten Mempawah, BPBD Kabupaten Kubu Raya dan BPBD Kabupaten Sambas.
Diperkirakan total bantuan dukungan peralatan ini mencapai Rp2,9 milyar.
Selain itu, dukungan peralatan berupa mobil dapur lapangan 1 unit, pompa pemadam 2 unit, flexible tank 5.000 loter 1 unit dan APD karhutla 10 set.
Seluruhnya masing – masing ditujukan untuk Kodam XII/Tanjung Pura dan Polda Kalimantan Barat.
Selain upaya teknis, BNPB juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera serta mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh upaya penanggulangan karhutla melalui penguatan kapasitas daerah, peningkatan koordinasi lintas sektor, dan pelibatan aktif masyarakat dalam upaya pencegahan.
Sementara itu, unsur dunia usaha juga didorong untuk berperan aktif dalam pengelolaan lahan secara bertanggung jawab dan memastikan tidak terjadi praktik pembakaran dalam pembukaan lahan.
Strategi penanganan karhutla dilakukan secara terpadu melalui operasi darat, operasi udara dan operasi modifikasi cuaca, yang didukung dengan peningkatan kapasitas personel dan penguatan sistem deteksi dini titik api.
Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran juga terus diperkuat sebagai langkah efek jera.
Apel kesiapsiagaan ini juga dirangkaikan dengan simulasi penanganan karhutla guna meningkatkan kemampuan dan kesiapan personel di lapangan dalam menghadapi berbagai skenario kebakaran.
BNPB berharap melalui apel ini, seluruh pihak dapat meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan sejak dini, sehingga dampak karhutla terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas ekonomi dapat diminimalkan.
“Dengan kesiapan yang optimal dan kerja sama yang kuat, kita optimistis dapat mengendalikan karhutla secara lebih efektif pada tahun 2026,” jelas Kepala BNPB.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Unsur TNI-Polri, sejumlah pejabat kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan relawan kebencanaan. I
