Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pengerahan armada udara serta pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Di tengah upaya pemadaman karhutla tersebut, BNPB mengingatkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk bersiap menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah seiring munculnya Bibit Siklon Tropis 91B dan peralihan musim kemarau ke musim hujan.
Hal ini disampaikan oleh Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S.P. Panjaitan dalam konferensi pers di Jakarta.
Berdasarkan data BNPB hingga Kamis (29/10), tercatat sebanyak 2.236 kejadian bencana di Indonesia.
Bencana hidrometeorologi mendominasi dengan persentase 99,19%, sedangkan bencana geologi sebesar 0,81%.
Urutan bencana terbanyak meliputi karhutla (1.040 kejadian), banjir (590 kejadian), cuaca ekstrem (340 kejadian), kekeringan (125 kejadian), dan tanah longsor (109 kejadian).
Guna memaksimalkan pemadaman karhutla, BNPB telah menyiagakan 59 unit armada udara.
Armada tersebut terdiri atas 24 unit patroli/CASA/OMC dan 35 helikopter water bombing.
Dari total 59 unit tersebut, sebanyak 40 unit milik BNPB, 15 unit milik TNI dan 4 unit milik pihak lain. Sebanyak 52 unit ditempatkan di enam provinsi prioritas dengan rincian: Kalimantan Selatan (14 unit), Kalimantan Tengah (10 unit), Sumatra Selatan (10 unit), Kalimantan Barat (9 unit), Jambi (5 unit), dan Riau (4 unit).
Sementara itu, 7 unit lainnya tersebar di luar provinsi prioritas, yaitu Jawa Timur (2 unit), Lampung (2 unit), Kalimantan Timur/IKN (1 unit), Papua Selatan (1 unit), dan Papua Barat Daya (1 unit).
Selain kesiapan armada, upaya preventif dilakukan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dilaksanakan pada Rabu (28/10).
OMC mencatat 16 sorti penerbangan dengan total 22.600 kilogram bahan semai (dry ice dan NaCl).
Rinciannya, di Kalimantan Tengah dilaksanakan delapan sorti dengan 11.700 kg bahan semai (menyasar Kotawaringin Barat dan Seruyan/TNTP).
Di Sumatra Selatan dilaksanakan delapan sorti dengan 10.900 kg bahan semai (menyasar wilayah timur hingga tenggara Palembang).
Hujan dilaporkan turun di sejumlah wilayah, termasuk di Banjarmasin, Banjarbaru, Cengal dan Pangkalan Jerambah.
Secara keseluruhan, luas lahan dalam penanganan karhutla di berbagai provinsi tercatat di Kalimantan Timur (169 hektare), Sulawesi Tengah (85 hektare), Sulawesi Tenggara (56 hektare), Sulawesi Selatan (50 hektare), Maluku (31 hektare), Maluku Utara (23 hektare), dan Nusa Tenggara Timur (10 hektare).
Selain itu, Gorontalo (4 hektare), Kalimantan Selatan (4 hektare) dan Jawa Timur (2 hektare), dengan total 434 hektare.
Jika digabungkan dengan Papua Selatan sebesar 161,5 hektare, total luas lahan dalam penanganan mencapai 595,5 hektare.
Perhatian khusus terus diberikan pada penanganan darurat karhutla di Provinsi Papua Selatan (meliputi Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat).
Hingga hari ketujuh pelaksanaan OMC, tercatat telah dilakukan 10 sorti penerbangan dengan total durasi 25 jam 33 menit dan penggunaan 10.000 kilogram NaCl.
Pada Rabu (28/10), satu sorti OMC dilaksanakan di wilayah Kabupaten Merauke, Boven Digoel dan Mappi menggunakan 1.000 kg NaCl.
Hujan turun di wilayah utara dan tengah Merauke, selatan Boven Digoel, serta Selatan Mappi, meskipun di Kabupaten Asmat dilaporkan nihil.
Berkat upaya pemadaman karhutla tersebut, hasil positif mulai terlihat. Hujan yang cukup merata meningkatkan jarak pandang dari kisaran 1 kilometer (km) hingga 5 km menjadi 7 km sampai dengan 8 km.
Berdasarkan pemantauan satelit, titik panas (hotspot) turun signifikan.
Data harian menunjukkan penurunan dari 1.169 titik menjadi 875 titik, lalu 295 titik dan terakhir 65 titik.
Penurunan dari 295 titik menjadi 65 titik pada periode pengamatan terakhir setara sekitar 78%, sedangkan penurunan keseluruhan dari 1.169 titik menjadi 65 titik setara sekitar 94,4%. Adapun luas lahan terbakar yang terdampak mencapai 161,5 hektare.
Meskipun demikian, penanganan karhutla di lapangan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan berat, antara lain dampak El Nino yang sangat kuat, kerawanan wilayah terhadap kebakaran dan asap lintas batas dari Papua Nugini.
Potensi awan hujan di bagian selatan Merauke diprakirakan meningkat pada 31 Oktober hingga 1 November 2026.
Saat ini, status darurat di tingkat provinsi dan Kabupaten Merauke dilaporkan telah diperpanjang.
Dalam pelaksanaan operasi pemadaman karhutla di lapangan, BNPB menekankan pentingnya keselamatan relawan.
Keterlibatan relawan harus berdasarkan rencana operasi pos komando, disesuaikan dengan durasi yang ditentukan dan berada di bawah supervisi BPBD terkait safety and security.
Wajib ada safety officer di lokasi, pemberian briefing (pembekalan) dan pemahaman kompetensi dasar, seperti fire triangle, tipe kebakaran, metode pemadaman, dan prosedur keselamatan.
Setiap relawan wajib menggunakan standar Alat Pelindung Diri (APD) perorangan yang lengkap, meliputi helm safety, kacamata pelindung (goggle), masker N95, pakaian kerja tahan panas (wearpack/baju pemadam), sarung tangan kulit/tahan panas, sepatu bot lapangan (safety boots), serta ransel perlengkapan lapangan (membawa air minum, P3K, HT, dan lampu kepala).
Berdasarkan laporan Koordinasi dan Pengendalian Operasi (Kordalops) BNPB, terdapat penambahan lima kejadian bencana baru pada Kamis (29/10), meliputi banjir di Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Mandailing Natal.
Bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat dan karhutla di Kabupaten Morowali Utara.
Laporan banjir di Kabupaten Langkat pada Kamis (29/10) merupakan penambahan kejadian.
Adapun dampak 691 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Langkat yang disebut berikut merujuk pada laporan Rabu (28/10), sehingga bukan duplikasi kejadian baru.
Untuk dampak banjir yang dilaporkan pada Rabu (28/10), banjir di Kota Subulussalam (Aceh) berdampak pada 1.985 KK dengan 177 rumah terendam, sedangkan di Kabupaten Langkat (Sumut) sebanyak 691 KK terdampak.
Pada kejadian kekeringan, distribusi bantuan air bersih telah dilakukan di lima wilayah Kabupaten Pekalongan, Cilacap, Klaten, Nganjuk, dan Blitar.
Sebanyak 162.304 orang terdampak dengan total bantuan air bersih yang didistribusikan mencapai 335.900 liter.
Beralih dari penanganan karhutla, BNPB meminta seluruh pihak mengalihkan fokus pada potensi bencana hidrometeorologi basah.
BMKG memprakirakan musim hujan 2026/2027 berlangsung bertahap mulai November, berlanjut pada Desember 2026, dengan puncak pada Desember 2026 hingga Februari 2027.
Saat ini, bibit siklon tropis 91B terpantau terbentuk pada Kamis (29/10) pukul 01.00 WIB di Laut Andaman, sebelah Utara Aceh.
Dampak tidak langsungnya dalam 24 jam ke depan berpotensi menimbulkan hujan sedang hingga lebat di Aceh dan Sumatra Utara, serta gelombang setinggi 1,25 meter hingga 2,5 meter di Selat Malaka bagian Utara.
Pada periode tiga hari ke depan (29 – 31 Oktober 2026), BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem.
Status Siaga (hujan lebat – sangat lebat) berpotensi terjadi di Aceh, Lampung, Bengkulu, Riau, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, dan Sumatra Utara.
Sementara ityu, status Waspada (hujan sedang – lebat) mencakup wilayah Pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
Menghadapi dinamika bencana yang kompleks ini, BNPB mengimbau pemerintah daerah untuk mengaktifkan posko siaga, memastikan kesiapan peralatan dan logistik, membersihkan sungai/drainase/gorong – gorong, serta memetakan wilayah rawan banjir, longsor, dan pesisir.
Pemerintah daerah juga diminta menyiapkan jalur evakuasi, menyebarkan peringatan dini BMKG, serta menyiapkan layanan kesehatan, dapur umum, dan tempat pengungsian.
Bagi masyarakat, diimbau untuk menjaga kebersihan saluran air, tidak membuang sampah ke sungai, mengenali jalur evakuasi dan menyiapkan tas siaga beserta dokumen penting.
Waspadai tanda-tanda tanah longsor, seperti retakan tanah, air keruh atau pohon miring.
Saat hujan lebat, diharapkan menjauhi sungai, lereng dan pantai, serta tidak melaut ketika gelombang tinggi.
Selalu pantau informasi dan arahan resmi dari BMKG, BNPB, dan BPBD setempat. I
