Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, unsur TNI/Polri, dan mitra swasta terus mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh BNPB hingga 14 Januari 2026, secara keseluruhan direncanakan pembangunan 2.299 unit huntara yang tersebar di berbagai kecamatan.
Pembangunan ini ditujukan bagi Kepala Keluarga (KK) dengan kriteria rumah rusak berat, hanyut bahkan hilang akibat bencana.
Plh Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat BNPB Brigjen TNI Djohan Darmawan menjelaskan bahwa pembangunan huntara dilakukan melalui dua skema, yakni pembangunan langsung oleh BNPB dan kolaborasi kementerian/lembaga, serta swasta.
Menurutnya, huntara terpusat berada di 10 titik yang tersebar pada sejumlah kecamatan.
Saat ini, beberapa lokasi sudah mulai dibangun sejak awal Januari dan ditargetkan rampung pada akhir Januari 2026, sehingga menjelang bulan puasa masyarakat sudah dapat menempati huntara.
Djohan menegaskan bahwa aspek kenyamanan dan kesehatan menjadi prioritas utama.
Utamanya adalah fasilitas sanitasi, seperti MCK serta jaringan listrik melalui dukungan PLN yang sedang berproses memasang jaringan listrik.
Selain itu, alam waktu dekat juga akan dibangun sumur bor untuk mendukung kebutuhan air bersih.
Salah satu huntara yang tengah dibangun berlokasi di Desa Pematang Durian, Kecamatan Sekerak.
Pembangunan dilakukan di atas lahan seluas kurang lebih 8.672,6 m2 dengan bangunan yang disusun menggunakan sistem kopel berukuran 18 meter x 7,2 meter terdiri atas beberapa unit hunian dalam satu rangkaian.
Satu unit bangunan memiliki ukuran 3,6 meter x 4,8 meter, dilengkapi kamar mandi berukuran 1,2 meter x 1,2 meter, serta teras seluas 1,2 meter x 3,6 meter untuk menunjang kenyamanan penghuni.
Desain kopel ini memungkinkan pemanfaatan lahan yang optimal, memudahkan penyediaan fasilitas bersama, seperti sanitasi dan mendukung penataan lingkungan huntara yang layak huni bagi masyarakat terdampak bencana.
Guna mengejar target penyelesaian, BNPB melakukan percepatan dengan menambah personel di lapangan, termasuk masyarakat setempat, TNI/Polri dan lembaga swasta. Kondisi cuaca yang relatif cerah turut mendukung proses pembangunan.
Sementara itu, BNPB membangun 1.505 unit huntara, terdiri dari 323 unit huntara insitu, yang dibangun dekat dengan lokasi asal tempat tinggal warga di Kecamatan Karang Baru (203 unit), Mayak Payed (22 unit), Bendahara (48 unit), Banda Mulia (2 unit), Rantau (28 unit), dan Kota Kualasimpang (20 unit)
Sedangkan sebanyak 1.182 unit huntara terpusat, antara lain Kecamatan Sekerak (121 unit), Bandar Pusaka (245 unit), Tamiang Hulu (481 unit), Rantau (116 unit), Seruway (34 unit), Kota Kualasimpang (35 unit), dan Kejuruan Muda (150 unit).
Melalui dukungan kementerian/lembaga dan sektor swasta, direncanakan pembangunan 794 unit huntara, antara lain Desa Simpang IV, Kecamatan Karang Baru sebanyak 600 unit di atas lahan dari Danantara, serta Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru sebanyak 84 unit dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum.
Selain itu, Kecamatan Karang Baru (ex-kios) sebanyak 10 unit dari Dompet Dhuafa dan Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak sebanyak 100 unit dengan dukungan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Penentuan lokasi huntara dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat setempat dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) guna memastikan lokasi pembangunan dalam radius yang aman dari potensi ancaman bencana.
Selain itu, BNPB juga berkoordinasi dengan para camat, kepala desa dan BPBD dalam melakukan verifikasi ulang data, sehingga manfaat huntara dapat diterima oleh warga terdampak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Djohan berharap melalui sinergi semua pihak, masyarakat terdampak dapat segera menempati hunian sementara yang layak, aman dan nyaman sembari menunggu pembangunan hunian tetap. I
