Pemerintah pusat yang dibantu berbagai pihak terus melakukan percepatan pemulihan, khususnya di sektor hunian, pascabencana banjir dan longsor yang menimpa Provinsi Sumatra Utara (Sumut) menjelang akhir November 2025.
Sampai dengan Rabu (14/1), lebih dari 800 unit hunian dalam proses pengerjaan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.077 unit hunian sementara (huntara) yang diajukan pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak bencana.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 865 unit rumah dalam proses pembangunan. Sedangkan unit huntara siap huni, tercatat 27 unit rumah selesai.
Huntara yang telah selesai berada di Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 15 unit dan Tapanuli Utara 12 unit.
Sementara itu, mereka yang memilih skema Dana Tunggu Hunian (DTH) berjumlah 3.489 kepala keluarga (KK).
Dari jumlah itu, sebanyak 3.251 rekening penerima telah disiapkan oleh pemerintah, sedangkan DTH yang telah tersalurkan hingga Selasa (13/1), BNPB mencatat sebanyak 1.141 KK.
Mengenai DTH sebesar Rp600.000 per bulan per KK diberikan selama tiga bulan.
Bantuan huntara dan DTH ini diberikan kepada kepala keluarga yang rumahnya mengalami rusak berat.
Mereka nantinya mendapatkan hunian tetap (huntap) dan diharapkan dapat cepat pulih dengan tempat tinggal yang baru.
Secara pararel hunian tetap atau huntap juga dilakukan pembangunan di wilayah terdampak.
Data yang dihimpun hingga Rabu (14/1), huntap yang diusulkan pemerintah daerah sebanyak 3.460 unit dan dalam proses pembangunan sebanyak 648 unit.
Hingga Rabu (14/1) BNPB merilis sejumlah data bencana di Wilayah Sumut akibat banjir dan longsor yang dipicu fenomena siklon tropis Senyar.
Korban jiwa masih tercatat sama, yaitu korban meninggal dunia 264 jiwa, hilang 72 jiwa dan mengungsi 10.854 jiwa.
Dari sejumlah wilayah administrasi kabupaten dan kota, 14 daerah masih berada pada status transisi darurat ke pemulihan.
Dua daerah telah mengakhiri status tanggap darurat. Keempat belas wilayah dengan status transisi darurat ke pemulihan, yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Sibolga, Humbang Hasundutan, Pak Pak Bharat, Nias Selatan, Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Langkat, Deli Serdang, Batubara, Medan, dan Binjai.
Dengan masih adanya pengungsian dan status kedaruratan tersebut, pemerintah pusat melalui BNPB terus mendistribusikan bantuan pangan dan nonpangan dari Pos Logistik Kualanamu ke sejumlah wilayah Sumut, termasuk ke Provinsi Aceh.
Distribusi harian Sumut per Selasa (13/1), BNPB menyalurkan bantuan 1,3 ton melalui udara dan 27,02 ton via darat.
Sejak pengaktifan pos logistik, BNPB telah menyalurkan bantuan sebesar 2.781,56 ton, dari total bantuan masuk 3.023,60 ton. Ini berarti total distribusi bantuan yang telah disalurkan sebesar 91,99%. I
