Jawa Timur merupakan wilayah dengan risiko bencana yang bervariasi di berbagai kabupaten/kota, terutama akibat curah hujan tinggi, tekanan pembangunan di daerah rawan, dan perubahan aliran air.
Wilayah seperti Malang, Lumajang, Bondowoso dan beberapa daerah pesisir maupun pegunungan semakin rentan terhadap banjir bandang, longsor, serta erosi.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa sejak 2003 hingga 2024, sejumlah kabupaten di Jawa Timur (Jatim) telah mengalami berbagai kejadian banjir dan banjir bandang.
Misalnya, Kabupaten Malang pada tahun 2016 tercatat mengalami kerugian Rp 4,751 miliar akibat banjir bandang.
Kondisi ini menekankan pentingnya penanganan risiko bencana secara terpadu dan berkelanjutan di seluruh provinsi.
Untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan penanggulangan bencana dan kapasitas anggaran daerah, BNPB bersama Kementerian Keuangan mengembangkan Pooling Fund Bencana (PFB) sebagai instrumen pembiayaan terencana dan berkelanjutan.
Skema ini memungkinkan pendanaan di seluruh fase bencana, termasuk prabencana, tanggap darurat dan pascabencana.
Hingga November 2025, dana PFB telah menghimpun sekitar Rp 7,3 triliun, dengan hasil investasi mencapai Rp 716 miliar.
Sebagian dana dialokasikan untuk program prabencana, seperti penguatan vegetasi di daerah rawan longsor dan transfer risiko melalui Asuransi Barang Milik Negara. Dana ini diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021.
Plt Inspektur Utama BNPB Saeful Alam menegaskan, Dana Penanggulangan Bencana dapat dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, termasuk di wilayah Jawa Timur.
“Kabupaten/kota di Jawa Timur dapat mengajukan pendanaan sesuai kondisi masing-masing daerah. Prosesnya cepat dan melibatkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah ( APIP) setempat,” jelasnya.
Sebagai bagian dari implementasi program, BNPB menyelenggarakan Sosialisasi Pendanaan Bersama Penanggulangan Bencana dan Penguatan Mitigasi Berbasis Vegetasi pada Rabu (19/11) di Gedung Graha Pancasila, Balai Kota Batu. Acara ini dihadiri 140 peserta dari berbagai unsur pemerintah dan masyarakat.
Program mitigasi berbasis vegetasi diprioritaskan di lereng dan bantaran sungai rawan longsor di berbagai kabupaten Jawa Timur.
Vegetasi berakar kuat dipilih untuk menahan erosi, memperkuat struktur tanah dan meningkatkan daya serap air.
Strategi ini menjadi salah satu pilar ketahanan bencana jangka panjang, terutama di wilayah yang sering mengalami aliran air deras akibat hujan intens.
BNPB menegaskan, pengurangan risiko bencana hanya efektif jika pendanaan terencana dan mitigasi ekologis berjalan bersamaan.
Pooling Fund Bencana menjadi instrumen penting bagi daerah yang anggarannya terbatas namun rawan bencana.
Sinergi pendanaan dan penguatan ekologi diharapkan dapat meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat menghadapi bencana hidrometeorologi di Jawa Timur. I
