Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meresmikan bantuan penanganan pascakonflik sosial di Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), baru – baru ini.
Kegiatan peresmian berlangsung di Kantor Kecamatan Adonara Barat mulai pukul 14.20 Wita.
Acara ini dihadiri oleh Ketua DPRD Flores Timur, Wakil Bupati Flores Timur, Forkopimda Flores Timur, tokoh masyarakat, masyarakat setempat dan perwakilan kementerian/lembaga terkait.
Dalam rangkaian peresmian tersebut, Kepala BNPB secara simbolis menyerahkan sejumlah bantuan kepada warga terdampak konflik sosial.
Bantuan yang diserahkan berupa hunian tetap (huntap) sebanyak 52 unit di Desa Bugalima dan sumur bor sebanyak 2 unit di Desa Bugalima.
Menurut Suharyanto, peresmian ini adalah simbol komitmen dan sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk memulihkan kehidupan sosial, ekonomi dan fisik masyarakat pascakonflik.
“Saya berharap bantuan ini dapat langsung dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan warga terdampak. Besar harapan saya masyarakat Adonara Barat dapat semakin kuat, rukun, dan produktif dalam membangun daerahnya,” jelasnya.
Selain peresmian, kegiatan juga diisi dengan ikrar damai dan pertukaran cinderamata berupa sarung sebagai simbol perdamaian antara tokoh masyarakat Ilepati dan Bugalima, serta penyerahan bantuan secara simbolis kepada warga.
Sebagai dukungan logistik, diserahkan 52 paket sembako, 52 kasur lipat, 52 selimut, 52 matras, 52 kitchen set dan kompor minyak, 52 hygiene kit, serta paket makanan ringan untuk anak – anak.
Usai peresmian, rombongan langsung melanjutkan peninjauan ke Desa Bugalima untuk melihat langsung kondisi Hunian Tetap dan Sumur Bor yang telah dibangun sebagai bagian dari program pemulihan pascakonflik sosial yang terjadi di wilayah Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT.
Ketua DPRD Flores Timur dan Wakil Bupati Flores Timur, serta jajaran Forkopimda dan tokoh masyarakat Kabupaten Flores Timur sangat mengapresiasi dukungan cepat dari BNPB sebagai representasi dari pemerintah pusat dalam upaya pemulihan pascakonflik sosial di wilayah Adonara Barat. I
