BNPB Salurkan Bantuan Penanganan Darurat Banjir Demak

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan bantuan dalam penanganan darurat bencana banjir di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis (8/2/2024).

Dukungan tersebut diserahkan secara simbolis kepada pemerintah daerah setempat.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati yang didampingi Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah menyerahkan bantuan berupa pangan dan non-pangan di Pendopo Bupati Demak.

Bantuan Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp250 juta diperuntukkan untuk operasional dan dukungan penanganan darurat.

Selain itu, BNPB juga memberikan bantuan pangan berupa sembako 300 paket, makanan siap saji 300 buah dan biskuit protein 300 buah dan non-pangan berupa selimut 300 buah, matras 300, hygiene kit 300 paket, pompa alkon 5 unit, perahu karet 1 unit dan tenda pengungsi 1 unit.

“Bupati Demak Eisti’anah menerima secara simbolis bantuan dari BNPB. Pemerintah daerah menyampaikan terima kasih atas bantuan tersebut,” ujar Raditya.

Kunjungan Deputi Bidang Sistem dan Strategi tersebut mewakili Kepala BNPB untuk memberikan bantuan terhadap bencana banjir di wilayah masih terdampak banjir tersebut.

Saat berada di pendopo, pejabat daerah lainnya, Sekretaris Kabupaten, Asisten 1 dan 2, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Demak dan Dandim setempat menyaksikan penyerahan bantuan.

Sekretaris Kabupaten Demak Akhmad Sugiharto menyampaikan, kondisi banjir di wilayahnya melanda 25 desa yang berada di tujuh kecamatan.

“Update per 8 Februari pukul 11.00 WIB masyarakat terdampak mencapai 14.430 KK,” katanya.

Sugiharto menambahkan, banjir disebabkan karena banyaknya kiriman air dari hulu yang menyebabkan tanggul Sungai Cabean, Sungai Tuntang, dan Sungai Wulan jebol.

“Sejumlah sungai meluap sehingga menggenangi area permukiman dan juga persawahan,” jelasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB berpendapat, kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana daerah sangat dibutuhkan dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Baca Juga:  Banjir Melanda Satu Kota dan Lima Kabupaten di Kalimantan Tengah

“Hal tersebut bisa digunakan sebagai acuan  dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan untuk terutama upaya mitigasi,” ungkap Raditya.

Dia menambahkan berbagai upaya dapat dilakukan pemerintah daerah, seperti pengelolaan daerah aliran sungai dan berkoordinasi dengan BBWS. Menyikapi bencana di wilayah Demak, pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR dan tim untuk membantu memasang geo box di sejumlah tanggul yang jebol.

Dalam satu tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Demak sebetulnya sudah berkoordinasi dengan BBWS untuk perawatan Sungai. Namin ini membutuhkan anggaran sangat besar.

“Normalisasi dilakukan belum menyeluruh dan sebagian tanggul sebagian sudah diperkuat oleh Dinas PUPR,” ujar Raditya.

Dalam mengatasi banjir di wilayah Demak, bupati berharap pemerintah pusat dapat membantu dalam upaya preventif terhadap sungai-sungai besar yang sering meluap, termasuk pencegahan untuk daerah pesisir dari rob.

Setelah proses penyerahan bantuan, Deputi Sistem dan Strategi BNPB melanjutkan kunjungan lapangan ke lokasi pengungsian di Desa Karangrowo dan lokasi terdampak banjir di Desa Undaan Lor, Kecamtan Karanganyar.

Pada lokasi pengungsian Desa Karangrowo, BPBD bersama dinas sosial dan relawan telah mengoperasionalkan dapur umum untuk para pengungsi.

“BNPB juga berkoordinasi dengan Sekjen Kemensos untuk dapat memperkuat kebutuhan sembako yang dibutuhkan selama penanganan darurat di wilayah Demak,” tutur Raditya.

Saat berkunjung ke Desa Undaan Lor, Kecamatan Karanganyar, genangan air masih sangat tinggi. Tim gabungan dari BPBD, Basarnas dan relawan masih melakukan evakuasi warga. Hingga Kamis sore (8/2/2024), banjir semakin meluas.

Raditya menyatakan, menurut masyarakat, daerah ini termasuk daerah yang jarang banjir.

“Camat Karanganyar mengungkapkan banjir terakhir pernah terjadi pada tahun 1992,” ujarnya.

Penanganan darurat banjir di wilayahnya, BPBD mengungkapkan kendala yang dihadapi yaitu kurangnya jumlah perahu karet dan telah berkoordinasi dengan BPBD provinsi untuk mendukung pengerahan peralatan dan personel untuk proses evakuasi. I

Kirim Komentar