Di balik keindahan alam di Provinsi Maluku Utara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mewaspadai potensi risiko bencana yang cukup tinggi.
Kalimat tersebut adalah pesan yang pertama yang disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat membuka Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Maluku Utara pada Senin (30/6).
Rapat yang diselenggarakan di Kota Ternate ini dihadiri oleh Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda, Sekda Provinsi Malut Samsuddin A. Kadir dan para pejabat Forkopimda se-provinsi Maluku Utara.
Gubernur Malut melaporkan pemutakhiran bencana banjir yang melanda wilayah Provinsi Maluku Utara pada pada periode Semester I/2025 tercatat sebanyak 76 kali kejadian bencana hidrometeorologi basah yang tersebar di 48 kecamatan.
Peristiwa bencana di Maluku Utara didominasi oleh kejadian banjir dan banjir bandang sebanyak 32 kejadian, angin puting beliung lima kejadian, cuaca ekstrem delapan kejadian, banjir rob satu kejadian, tanah longsor 11 kejadian, abrasi tiga kejadian, erupsi gunungapi dua kejadian, dan bencana lainnya 14 kejadian.
Sementara itu, wilayah yang paling banyak mengalami kejadian bencana adalah Kabupaten Halmahera Selatan dengan total 19 kejadian bencana.
Gubernur Sherly menjelaskan, permasalahan banjir di Maluku Utara ini sebagian besar disebabkan oleh sistem drainase yang tidak mendukung dan adanya pendangkalan sungai.
Dia berharap perbaikan secara sistemik terhadap permasalahan biang banjir di wilayah yang dipimpinnya dapat mulai dilaksanakan pada tahun depan dan meminta dukungan BNPB untuk perbaikan infrastruktur terdampak banjir di wilayahnya.
Kedatangan Kepala BNPB ke Provinsi Maluku Utara merupakan respon dari kejadian banjir besar yang melanda sebagian wilayah di Pulau Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan pada Sabtu (22/6).
Banjir yang merendam puluhan permukiman warga ini mengakibatkan sebanyak 3.301 Kepala Keluarga (KK) atau 14.071 jiwa terdampak.
Peristiwa tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan 1.313 orang lainnya mengungsi.
“Bantuan untuk Maluku Utara silakan dipakai. Bantuan ini sifatnya kebutuhan dasar bagi warga terdampak. Tolong pada masa tanggap darurat yang hanya seminggu ini, yakinkan kebutuhan dasar masyarakat terdampak yang mengungsi terpenuhi. Makan, minum, air bersih dan pakaian bersih tolong dicek satu – satu berjenjang,” tutur Suharyanto.
Dia juga menegaskan kepada pemerintah daerah (pemda) agar periode masa tanggap darurat tidak perlu terlalu lama. Pemda perlu segera memikirkan fase rehabilitasi dan rekonstruksi bagi warga terdampak.
“Jika ada kejadian bencana seperti banjir ini, jika airnya sudah mulai surut, maka kita pemerintah harus cepat berpikir, rakyat saya mau dikemanakan ini, apakah masih bisa tinggal di daerah tersebut, apakah aman jika tahun depan terjadi hujan dengan intensitas tinggi seperti yang terjadi kali ini dan apakah harus relokasi warga atau mana infrastruktur yang harus diperbaiki maksimal?” jelas Suharyanto.
Belajar dari kasus banjir bandang yang melanda Kota Ternate pada tahun 2024, Kepala BNPB mengingatkan pemerintah daerah setempat terkait kondisi wilayah terdampak setelah satu tahun pascakejadian.
Suharyanto berharap upaya perbaikan infrastruktur di hulu sungai penyebab banjir bandang dapat segera diselesaikan, terlebih jika masyarakat menghendaki tetap tinggal di wilayah yang sama.
“Dalam penanganan bencana ini, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi ini juga penting, baik jangka menengah, serta jangka panjang,” ungkapnya.
Selain penanganan bencana banjir, pada kesempatan rakor ini, Kepala BNPB turut membahas terkait potensi risiko bencana yang disebabkan oleh gunungapi.
Hal ini dikarenakan terdapat lima gunungapi aktif yang termasuk dalam wilayah administratif Maluku Utara yaitu Gunung Gamalama di Kota Ternate, Gunung Ibu dan Gunung Gamkonora di Halmahera Barat, Gunung Dukono di Halmahera Utara, serta Gunung Kie Besi di Halmahera Selatan.
Saat ini, tiga gunungapi tersebut berada di tingkat aktivitas II dengan status waspada adalah Gunungapi Ibu, Gamalama, dan Dukono, sedangkan Gunung Gamkonora dan Kie Besi berada di Level I dengan status normal.
“Gunung Ibu fluktuatif sejak erupsi tahun lalu, kepada bupati dan kalaksa, saya ingatkan jangan meremehkan tingkat aktivitas gunungapi. Kapan mereka akan erupsi kita tidak bisa mengetahui dengan pasti. Maka, jika ada peringatan kenaikan tingkat aktivitas gunung kita harus siap siaga. Jangan menunggu ada korban baru bertindak,” jelas Kepala BNPB.
Usai rapat koordinasi, Kepala BNPB yang diwakili oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jarwansyah bertolak ke Pulau Bacan di Kabupaten Halmahera Selatan guna melakukan peninjauan lapangan.
Jarwansyah didampingi Gubernur Maluku Utara dan Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba meninjau pos lapangan di Lapangan Merdeka, Labuha, Kota Bacan, Halmahera Selatan.
Di hadapan warga terdampak, Jarwansyah menyampaikan kehadirannya di Halsel untuk memastikan enam hal terkait penanganan bencana banjir di wilayah ini berjalan dengan baik.
Pertama, kaji cepat kejadian bencana banjir. Data yang terangkum dari kaji cepat akan menentukan status kejadian bencana.
Pada kejadian banjir ini, Bupati Halsel menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari terhitung sejak 22 Juni hingga 7 Juli 2025.
Kedua, aktivasi posko. Jarwansyah mengapresiasi posko yang telah terbangun dengan fasilitas yang layak.
Kolaborasi antarlembaga memungkinkan dapur umum, layanan kesehatan, hingga gudang logistik tersedia dengan baik.
Ketiga, pencarian dan pertolongan. Keempat, pemenuhan kebutuhan dasar. Jarwansyah memastikan lima kebutuhan dasar terlayani dengan baik antara lain pangan, sandang, tempat tinggal, air bersih, dan kesehatan.
Menurutnya, lima kebutuhan dasar warga terdampak banjir Halmahera Selatan telah tercukupi dengan baik, yang ditunjukkan oleh adanya dapur umum yang memasak hingga 7.000 bungkus per hari dan pos pelayanan kesehatan oleh dinas kesehatan setempat.
Kelima, Jarwansyah memastikan perlindungan untuk kelompok rentan, baik ibu hamil, lanjut usia dan anak – anak terlayani dengan baik.
Keenam, perbaikan sarana dan prasarana vital terdampak banjir. “Kita akan bantu mobil dapur umum lapangan. Tim rehabilitasi rekonstruksi BNPB akan kembali ke Halmahera Selatan guna verifikasi usulan rehab – rekon pada minggu depan, sehingga tahap transisi darurat ke pemulihan dapat segera dilaksanakan,” ujar Jarwansyah. I
