Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menerapkan strategi integrated risk based audit dalam pemeriksaan tahun 2025 terhadap entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dalam strategi ini, kata Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo, BPK akan memperkuat analisis Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), key performance indicators (KPI).
“Selain itu, memperkuat laporan keuangan BUMN untuk menyusun hipotesis yang lebih tajam dalam tahap perencanaan pemeriksaan,” katanya saat rapat kerja intensif untuk mengevaluasi capaian kinerja pemeriksaan BUMN tahun 2024.
Pelaksanaan strategi integrated risk based audit akan mencakup pengelolaan risiko dari hulu ke hilir pada entitas BUMN berskala besar.
Dengan pendekatan ini, lanjutnya, BPK dinilai dapat lebih fokus pada analisis rasio keuangan dan mendeteksi masalah dalam kebijakan manajemen BUMN, sehingga memberikan rekomendasi yang lebih relevan kepada pemerintah.
“Analisis data sebelum pemeriksaan adalah langkah kunci untuk mengidentifikasi anomali yang dapat menjadi bahan pendalaman,” jelasnya.
Selain itu, BPK juga mendorong peningkatan kapasitas pemeriksa melalui capacity building dengan tujuan memastikan pemeriksaan dilakukan secara profesional dan menghasilkan manfaat nyata bagi tata kelola BUMN.
Slamet Edy turut menekankan urgensi penegakan nilai – nilai dasar BPK dalam setiap kegiatan pemeriksaan, yaitu independensi, integritas dan profesionalisme.
Dalam laporannya, Auditor Utama Keuangan Negara VII Bernardus Dwita Pradana menambahkan, rapat kerja ini bertujuan menyamakan pemahaman di antara pemeriksa guna mendukung tercapainya pemeriksaan berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan.
“Rapat kerja ini sekaligus menyusun strategi pemeriksaan BUMN pada tahun 2025,” tuturnya.
Kegiatan ini mencakup pembahasan strategi integrated risk based audit, pemeriksaan subsidi dan kompensasi, pemanfaatan teknologi informasi dan big data, isu-isu strategis lintas sektor, serta kajian holdingisasi BUMN. I
