Kementerian Pariwisata (Kemenpar) berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam meningkatkan kualitas data dan informasi terkait Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pariwisata.
Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Kementerian Pariwisata dan BPS dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, baru-baru ini.
MoU ditandatangani oleh Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian Pariwisata, Bayu Aji, dengan Plt Sekretaris Utama/Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud.
Menpar Widiyanti mengapresiasi BPS atas perannya dalam mendukung pengembangan pariwisata di Indonesia.
Kemenpar berkomitmen membangun sektor pariwisata yang berkelanjutan dan berkualitas, yang memang sangat membutuhkan data yang akurat dan real time untuk memahami tren wisatawan, pergerakan ekonomi, hingga dampak kebijakan yang diterapkan.
“Oleh karena itu, kerja sama antara Kementerian Pariwisata dan BPS menjadi sangat strategis dalam memastikan ketersediaan data yang dapat diandalkan dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan,” katanya.
Dia menjelaskan, pemanfatan teknologi diperlukan untuk pengumpulan dan analisis data. Kemenpar telah memanfaatkan Mobile Positioning Data (MPD), yang penerapannya dilakukan secara prudent (dengan prinsip kehati-hatian) dan tetap memperhatikan prinsip perlindungan data, serta privasi.
Menpar berharap, melalui kesepakatan kerja sama ini ke depan dapat ditingkatkan kualitas data dan kepastian pemanfaatannya secara optimal demi mendukung pembangunan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.
“Dengan pendekatan berbasis data, kita dapat memastikan bahwa sektor ini tidak hanya berkembang, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan perekonomian nasional,” ungkapnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan bahwa BPS akan mendukung Kemenpar dalam penyediaan data stastistik yang dibutuhkan.
“Apalagi sebagian dari data statistik yang kami hasilkan ini digunakan sebagai indikator kinerja bidang pariwisata yang kemudian dimonitor setiap tahun. Tentunya kami berkomitmen untuk menyediakan data – data terutama yang menjadi indikator kinerja pembangunan di sektor pariwisata,” tutur Amalia.
Dia menambahkan, BPS memiliki produk statistik pariwisata yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh Kemenpar.
“Jadi kami sebenarnya punya statistik objek daya tarik wisata dalam angka. Ini sebenanrnya adalah sensus ke masing – masing objek wisata. Nah ini kalau kita kolaborasikan akan menjadi sangat baik, karena yang tahu daftar lengkap dari objek wisata adalah Ibu Menteri dan jajarannya di Kemenpar,” jelasnya. I
