Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) berencana melakukan penataan fasilitas integrasi pada simpul Stasiun Tangerang pada tahun 2025.
Direktur Prasarana BPTJ Zamrides menyatakan bahwa penataan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna angkutan umum dalam melakukan perpindahan antarmoda.
Penataan fasilitas ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna angkutan umum dan pejalan kaki, sehingga perpindahan orang dan moda terkoneksi dengan baik atau seamless.
“Penataan fasilitas integrasi ini dirancang untuk memenuhi prinsip pembangunan yang berkelanjutan, ramah lingkungan dan berorientasi hijau,” ujar Zamrides.
Fasilitas ini tidak hanya akan mempermudah akses, tetapi juga mendukung upaya pelestarian lingkungan dan menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, fasilitas integrasi ini diharapkan dapat menjadi daya tarik dalam penyediaan ruang publik, yang diharapkan akan meningkatkan penggunaan angkutan umum perkotaan, baik yang bertujuan ke maupun dari Stasiun Tangerang.
BPTJ berharap dengan adanya fasilitas ini, masyarakat akan lebih termotivasi untuk beralih ke angkutan umum, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan berkontribusi pada pengurangan kemacetan, serta polusi udara di perkotaan.
Selain itu, penataan fasilitas integrasi ini juga akan menyediakan titik perpindahan moda angkutan umum perkotaan dengan angkutan pengumpan, seperti angkot, ojek dan taksi online di kawasan Stasiun Tangerang.
Diharapkan penataan fasilitas integrasi di Stasiun Tangerang menjadi pemicu bagi pemerintah daerah untuk memulai penataan kawasan TOD Kota Tua Tangerang layaknya Daerah Khusus Jakarta.
“Kami ingin memastikan bahwa semua moda transportasi dapat terhubung dengan baik, sehingga masyarakat memiliki pilihan yang lebih luas dan nyaman dalam bertransportasi,” ungkapnya.
Rencana penataan ini merupakan bagian dari strategi BPTJ untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi publik di wilayah Jabodetabek.
BPTJ juga berkomitmen untuk melibatkan berbagai pihak dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek ini, termasuk pemerintah daerah, operator angkutan umum, dan masyarakat.
Partisipasi aktif dari semua pihak diharapkan dapat memastikan bahwa fasilitas integrasi yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. I
