Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo berharap Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) menjadi tolok ukur pencapaian kinerja pemerintah daerah (pemda).
Hal itu disampaikannya saat memberi arahan dalam acara Diseminasi Hasil Pengukuran Uji Coba Instrumen ITKPD Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Hotel Aston Makassar, Kamis (20/7/2023).
Yusharto mengungkapkan, ITKPD telah melalui berbagai tahapan di antaranya pembelajaran studi literatur, diskusi dengan pakar dan akademisi, uji publik pada seminar internasional, hingga uji coba instrumen pengukuran.
Dia menambahkan, uji coba instrumen pengukuran tersebut telah dilakukan dua kali. Pertama pengukuran terhadap provinsi, kedua pengukuran terhadap provinsi, kabupaten, dan kota.
“Tahun ini merupakan tahun kedua kita melakukan uji coba dan sudah melakukan beberapa penyempurnaan, sudah menghubungi kurang lebih 62 kementerian dan lembaga di tingkat nasional yang selama ini mengeluarkan indeks untuk berkontribusi dalam menyusun ITKPD bersama dengan Kemendagri,” jelasnya.
Sejalan dengan itu, dia menuturkan, pemanfaatan hasil pengkuran ITKPD ke depan akan diarahkan sebagai basis data penyusunan peta pembinaan dan penguatan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Hingga saat ini berdasarkan penelaahan terakhir (ITKPD) terdiri dari tiga sub indeks, 26 variabel, dan 93 indikator, setiap elemen pada kerangka konseptual yang dibangun dipercaya memiliki peran yang berbeda dalam membentuk indeks,” ujarnya.
Dia menjelaskan, ITKPD telah dikembangkan sejak Oktober 2021, dengan rancang bangun ITKPD yang sudah tersusun dan telah diujicobakan.
Namun demikian, Yusharto tidak menampik pihaknya dan tim ahli dari Kemitraan masih perlu terus menyempurnakan ITKPD guna meningkatkan kualitas pengukurannya menjadi semakin objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Untuk itu diperlukan dukungan dan masukan dari seluruh pihak agar ITKPD ini dapat semakin berkualitas dan dapat menjadi salah satu tolok ukur pencapaian kinerja tata kelola pemerintahan daerah,” tuturnya. I
