Pemerintah Kabupaten (pemkab) Bogor mendukung pembangunan Rumah Susun Pasukan Pengamanan Presiden di Kecamatan Babakan Madang sebagai solusi hunian dinas prajurit melalui percepatan penyediaan lahan dan administrasi.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaiakn hal tersebut saat audiensi dan peninjauan lokasi di Cibinong, baru – baru ini.
Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan prajurit Pasukan Pengamanan Presiden memperoleh hunian layak yang dekat dengan pusat tugas dan fasilitas pendukung.
Menurut Rudy, pemerintah daerah (pemda) siap memfasilitasi seluruh tahapan perizinan tanpa hambatan.
“Saat negara membutuhkan, baik pemerintah daerah maupun pusat harus bersinergi tanpa memperhitungkan untung atau rugi. Apabila Pasukan Pengamanan Presiden membutuhkan rumah dinas, kami siap memfasilitasi dan memproses tahapan administrasinya dengan cepat,” ujarnya.
Pemkab Bogor menyiapkan lahan milik daerah seluas sekitar satu hektar di Desa Bojong Koneng yang berlokasi di sekitar Sekolah Tinggi Intelijen Negara.
Proses serah terima Prasarana, Sarana dan Utilitas tengah diselesaikan, termasuk pembatalan rencana pembangunan gelanggang olahraga di lokasi tersebut.
Rudy menargetkan seluruh proses administrasi dan perizinan rampung paling lambat pekan depan agar pembangunan segera dimulai.
“Ini bukan pengurangan aset daerah, tetapi bentuk perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk kepentingan negara,” jelasnya.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati menyebutkan, pembangunan rusun bagi Pasukan Pengamanan Presiden menjadi prioritas pemerintah pusat tahun 2026.
Program tersebut difokuskan pada penyediaan hunian layak dan aman bagi pasukan pengamanan Presiden dengan dukungan kesiapan tata ruang dan lahan.
“Program ini merupakan perhatian khusus Menteri untuk memastikan hunian yang layak bagi pasukan pengamanan Presiden dan koordinasi teknis dengan Pemerintah Kabupaten Bogor terus berjalan,” tuturnya.
Pembangunan rusun ini diharapkan memberi dampak langsung pada kesejahteraan prajurit dan memperkuat dukungan Kabupaten Bogor terhadap fungsi strategis pengamanan negara. I
