Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengajak seluruh pemerintah Kabupaten dan Kota untuk bersama – sama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 sebagai fondasi penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi nasional yang inklusif dan berbasis data.
Ajakan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 bertema Kolaborasi Mendukung SE2026 untuk Fondasi Kebijakan Ekonomi yang Inklusif, yang diselenggarakan di Gedung Pracimosono Kompleks Kepatihan Kota Yogyakarta.
Dia menegaskan bahwa Sensus Ekonomi bukan hanya milik BPS, melainkan kebutuhan bersama bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, lanjutnya, dukungan seluruh pihak sangat diperlukan demi menghasilkan data ekonomi yang akurat dan bermanfaat bagi pembangunan.
“Ini kebutuhan kita bersama, ini kerja kita bersama. Sensus ekonomi bukan punya BPS, tetapi milik bangsa Indonesia,” ujar Sonny.
BPS mencatat, jumlah unit usaha di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus mengalami peningkatan.
Pada Sensus Ekonomi tahun 2006 terdata sebanyak 401.883 unit usaha dan meningkat menjadi 533.670 unit usaha pada tahun 2016.
Menurutnya, hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya menunjukkan bagaimana perkembangan struktur ekonomi terbaru di DIY.
Sonny menambahkan, usaha mikro dan kecil masih mendominasi struktur ekonomi DIY.
Dari total 533.000 lebih unit usaha pada tahun 2016, sekitar 524.000 di antaranya merupakan usaha mikro dan kecil.
Sementara itu, usaha menengah dan besar hanya sekitar 11.000 unit. “Dari 1,3 juta pekerja yang terserap pada tahun 2016, lebih dari satu juta pekerja berada di sektor usaha mikro dan kecil,” ungkapnya.
BPS menjelaskan, dalam Sensus Ekonomi 2026, BPS juga akan mendata aktivitas ekonomi di bidang pertanian, yang menjadi hal baru, karena sebelumnya Sensus Pertanian dilakukan terpisah pada tahun 2023.
Sonny turut mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi DIY yang pada Triwulan I/2026 mencapai 5,84% atau lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Nasional.
Menurutnya, hal tersebut menunjukkan kontribusi DIY terhadap perekonomian nasional semakin meningkat.
Selain itu, DIY juga dinilai sebagai salah satu provinsi paling efisien di Pulau Jawa dalam proses produksi barang dan jasa.
Dia mencontohkan, biaya produksi di DIY relatif lebih rendah sehingga nilai tambah yang dihasilkan lebih besar bagi pekerja maupun pelaku usaha.
“Kalau di Jogja walaupun harganya murah, biaya produksinya lebih rendah dibanding daerah lain. Artinya proses produksinya semakin efisien,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwi Panti Indrayanti menilai Sensus Ekonomi 2026 memiliki arti strategis, karena bukan sekadar agenda statistik nasional, tetapi upaya bersama memahami denyut ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
“Inklusivitas ekonomi tidak cukup dimaknai sebagai pertumbuhan angka – angka makro. dia harus hadir dalam kehidupan sehari – hari, dalam usaha mikro, ekonomi kreatif, koperasi, pasar tradisional hingga usaha digital generasi muda,” tuturnya.
Dwi Panti mengatakan, melalui Sensus Ekonomi 2026 pemerintah berharap memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai pelaku ekonomi di DIY, mulai dari lokasi usaha, sektor yang digeluti, skala usaha hingga tantangan yang dihadapi.
Menurutnya, setiap kabupaten dan kota di DIY memiliki kekuatan ekonomi yang berbeda – beda, mulai dari jasa pendidikan dan pariwisata, ekonomi budaya, UMKM, industri kreatif, kawasan bandara hingga desa wisata.
“Saya mengapresiasi kesiapan BPS pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam menyambut Sensus Ekonomi 2026, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan dukungan bersama kegiatan Sensus Ekonomi 2026 oleh Bupati dan Wali Kota se-DIY, serta pemberian penghargaan kepada stakeholder dan pelaku usaha.
Sementara itu, mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Yogyakarta Kadri Renggono berharap data hasil sensus nantinya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan maupun keputusan masyarakat.
“Tentu kita berharap BPS nanti mendapatkan data yang kemudian update dan bisa digunakan dalam mengambil langkah-langkah keputusan atau kebijakan di masyarakat,” ungkapnya.
Dia juga berharap masyarakat dapat menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan data yang sebenar – benarnya.
Selaras dengan hal tersebut, Kepala BPS Kota Yogyakarta Joko Prayitno mengatakan, pelaksanaan sensus lapangan secara door to door akan berlangsung mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Menurutnya, petugas sensus akan mendatangi rumah ke rumah maupun bangunan usaha untuk mendata kondisi sosial ekonomi masyarakat serta aktivitas usaha yang dijalankan.
“Kalau ada persoalan usaha, kita data usahanya. Kalau rumah tangga, kita akan tanya kondisi sosial ekonominya,” ujarnya.
Dia menambahkan, masyarakat diharapkan dapat menyiapkan kartu keluarga dan nomor meteran listrik guna mempercepat proses pendataan.
Selain itu, pelaku usaha besar juga telah mulai menerima tautan pengisian mandiri melalui email sejak 1 Mei 2026.
“Data yang dihimpun mencakup jenis usaha, produk yang dihasilkan, penggunaan internet, bahan produksi hingga klasifikasi usaha. Melalui data itu, struktur ekonomi Kota Yogyakarta dapat dipetakan secara lebih akurat, termasuk perkembangan sektor jasa digital yang selama ini belum sepenuhnya terlihat dalam pendataan konvensional,” jelasnya. I
