Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan, Desk Pilkada telah menerima sebanyak 296 aduan selama November 2024.
“Secara spesifik bisa kami sampaikan, pada bulan November ada 296 hotline yang masuk,” ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024).
Dia menjelaskan, aduan tersebut paling banyak dari Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Adapun aduan yang dilaporkan adalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dinamika debat dan kampanye pasangan calon kepala daerah, lalu masalah keamanan, logistik hingga konflik antarpendukung.
Wamendagri Bima menuturkan, semua aduan itu akan ditindaklanjuti dan dikoordinasikan bersama KPU, Bawaslu, TNI dan Polri.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap isu – isu strategis.
“Jangan sampai semua itu berdampak pada persiapan pencoblosan suara nanti,” tegasnya.
Sebagai informasi, Kemendagri telah membangun layanan Desk Pilkada. Dalam layanan tersebut, berbagai potensi konflik yang terjadi di daerah dapat dimonitor selama 24 jam.
Kemudian, data yang dihimpun dalam Desk Pilkada juga dapat update secara real time dan dianalisis secara komprehensif, sehingga peluang terjadinya konflik dapat segera dicegah. I
