Pemberian insentif bagi pemerintah daerah (pemda) yang menyumbangkan devisa negara melalui destinasi pariwisata yang dimiliki daerah setempat memungkinkan untuk dilakukan.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan hal tersebut, menyusul usulan Gubernur Bali Wayan Koster yang berharap daerah pariwisata tujuan dunia mendapat insentif berupa pembangunan sarana prasarana pendukung.
“Insentif itu memungkinkan, kita ada dana insentif daerah, terkait daerah – daerah yang memiliki kinerja baik dalam penguatan kapasitas fiskal sangat mungkin dapat,” jelasnya.
Untuk mewujudkan usulan ini, lanjut Wamendagri, perlu dibuatkan regulasi penguatnya berupa syarat dan ketentuan penerima.
“Satu, kriterianya apa, mana daerah layak dan berhak mendapatkan insentif tadi, dan dari apa harus ada kejelasan,” ungkapnya.
Saat ini, belum ada regulasi khusus untuk pemberian insentif ini, tetapi dana insentif daerah salah satunya linear jika dipergunakan untuk daerah penghasil devisa melalui pariwisata.
Menurut Wamendagri, selanjutnya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait usulan tersebut.
Selain itu, lanjutnya, yang harus dipertimbangkan adalah pemanfaatan dari dana insentif tersebut jika sudah diberikan.
“Kami berharap pariwisata harus berkelanjutan, muaranya ke sana, bukan hanya turis ramai, tapi tidak berkelanjutan dan ramah lingkungan,” tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan usulan tersebut ke Komisi VII DPR dalam kunjungan rombongan ke Denpasar, karena daerah ini layak mendapat insentif itu.
Pasalnya, Pulau Bali menjadi penyumbang devisa untuk negara hingga mencapai 44% atau sekitar Rp107 triliun selama tahun 2024.
“Untuk Bali karena memiliki kontribusi besar terhadap devisa pariwisata Indonesia 44%, maka sepantasnya ada keberpihakan afirmasi dari pemerintah pusat untuk menopang kepariwisataan di Bali agar berkualitas dan berkelanjutan,” katanya. I
