DIRJEN HUBLA DAN REPUBLIC OF KOREA BAHAS POTENSI KERJA SAMA BILATERAL MARITIM

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) melakukan pertemuan bilateral dengan Republic of Korea di IMO Headquarter, London pada Kamis (30/11/2023).

Dalam pertemuan tersebut Direktur Jenderal Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi bertemu Director General of Maritime Affairs and Safety Policy Bureau, Ministry of Oceans and Fisheries Jong-uk Hong.

Capt. Antoni menyampaikan Indonesia dan Republic of Korea berpotensi bekerja sama dalam bidang kemaritiman, kerja sama dimaksud terkait dengan Port State Control (PSC), Maritime Autonomous Surface Ships (MASS), Aids to Navigation (AToN), Coast Guard dan Kepelautan.

“Pihak dari Republic of Korea menyambut baik potensi kerja sama yang ada, hal tersebut dapat meningkatkan sektor kemaritiman di kedua negara,” ujar Capt. Antoni.

Disaat yang sama Capt. Antoni menegaskan, Indonesia mengoptimalkan pengembangan pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dari kapal.

Selain itu, Indonesia juga berkomitmen menyukseskan dan mengimplementasikan IMO Green House Gas Strategy yang akan diadopsi pada sesi Sidang Majelis IMO ke-33.

Lebih lanjut Capt. Antoni menambahkan, Indonesia dan Republic of Korea akan saling mendukung untuk pencalonan masing-masing negara sebagai Anggota Dewan IMO, dukungan tersebut dibutuhkan Indonesia agar tujuan menjadi Anggota Dewan IMO Kategori C Tahun 2024-2025 dapat tercapai.

“Indonesia dan Republic of Korea sudah menyatakan komitmennya untuk saling mendukung dalam pencalonan Anggota Dewan IMO, dukungan tersebut sangat berarti untuk dapat terpilihnya kembali Indonesia menjadi Anggota Dewan IMO,” jelasnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Hendri Ginting, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Hartanto dan Kepala Sub Direktorat Perencana Teknis Direktorat Kenavigasian Nanditya Darma Wardhana. I

Kirim Komentar
Baca Juga:  Pentingnya Keselamatan Maritim Berkelanjutan pada Lulusan Perwira Transportasi Laut Poltekpel Surabaya Ditekankan Komisi V DPR