Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar memperkuat upaya pencegahan kecelakaan kapal melalui Focus Group Discussion (FGD) Safety Campaign bertema Kajian Faktor Risiko dan Perumusan Strategi Pencegahan Kecelakaan Kapal Berbendera Indonesia.
Forum tersebut mempertemukan regulator, penyelenggara pelabuhan, lembaga investigasi keselamatan, institusi pendidikan dan pemangku kepentingan sektor maritim untuk mengidentifikasi faktor risiko kecelakaan, serta merumuskan langkah penguatan keselamatan pelayaran.
Upaya tersebut menjadi semakin penting menjelang masa angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru 2026/2027), ketika mobilitas masyarakat melalui transportasi laut meningkat.
FGD ini menghadirkan empat narasumber yang memiliki kompetensi di bidang regulasi, keselamatan, investigasi kecelakaan dan penegakan standar profesi pelayaran.
Narasumber tersebut adalah Plt Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang diwakili Kepala Subdirektorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Alwan Rasyid, Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Keselamatan Transportasi Subagiyo, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Ahmad, M. dan Ketua Mahkamah Pelayaran Capt. Sahattua P. Simatupang.
Dalam Forum ini, dibahas sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan kapal, khususnya pada kapal penumpang dan kapal penyeberangan jenis ferry Ro-Ro.
Faktor tersebut meliputi aspek manusia, kondisi teknis kapal, pengelolaan muatan, kondisi cuaca dan efektivitas pengawasan.
Data hasil investigasi KNKT menunjukkan bahwa sejumlah risiko masih berulang antara lain kebakaran di geladak, kapal tenggelam akibat kelebihan muatan dan pergeseran kendaraan akibat pengikatan atau lashing yang tidak memadai.
Karena itu, penguatan keselamatan tidak dapat hanya mengandalkan satu pihak. Pencegahan kecelakaan membutuhkan penerapan standar secara konsisten oleh regulator, operator, pengelola pelabuhan, pemilik kapal, awak kapal hingga pengguna jasa.
Salah satu strategi yang mengemuka dalam FGD ini adalah penguatan pengawasan kelaiklautan berbasis risiko. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menegaskan pentingnya pengawasan sejak proses pelayanan di terminal pelabuhan hingga penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
Pengawasan tersebut mencakup penertiban kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL), penerapan akurasi manifes dengan prinsip satu orang, satu tiket dan satu NIK, serta sterilisasi geladak kendaraan dari penumpang selama pelayaran.
Dalam menghadapi masa Nataru 2026/2027, dilakukan pula uji kelaiklautan terhadap 2.140 unit kapal di 132 Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan armada dan aspek keselamatan pelayaran.
Dari sisi investigasi, KNKT menekankan bahwa setiap kecelakaan kapal harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki sistem keselamatan secara menyeluruh.
Oleh karena itu, tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil investigasi menjadi bagian penting dalam mencegah terulangnya kecelakaan dengan pola serupa.
Komitmen tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari regulator, operator, pengelola pelabuhan hingga pemilik kapal.
Setiap rekomendasi keselamatan perlu diterjemahkan menjadi tindakan perbaikan yang nyata dan terukur.
Selain pengawasan dan tindak lanjut investigasi, forum juga mendorong penerapan pertahanan berlapis (Swiss Cheese Model) untuk menutup berbagai celah risiko dalam penyelenggaraan pelayaran.
Langkah tersebut antara lain melalui integrasi jembatan timbang digital atau Weigh-in-Motion, kewajiban bukti foto lashing kendaraan, penggunaan sensor pintu kedap air dan penguatan kewenangan nakhoda untuk menunda keberangkatan apabila kondisi cuaca tidak memenuhi persyaratan keselamatan.
Aspek sumber daya manusia juga menjadi perhatian dalam FGD. Mahkamah Pelayaran menekankan pentingnya penerapan standar profesi, Bridge Resource Management (BRM), kesadaran situasi dan ketertiban pencatatan dalam logbook oleh nakhoda dan perwira kapal.
Temuan dan putusan dari pemeriksaan kecelakaan kapal diharapkan dapat terus menjadi bahan pembelajaran dalam pendidikan dan pelatihan pelaut, termasuk melalui penguatan kurikulum, serta latihan simulator bagi taruna di lembaga pendidikan, seperti PIP Makassar.
Melalui penyelenggaraan FGD Safety Campaign ini, PIP Makassar menegaskan perannya sebagai institusi pendidikan vokasi maritim yang tidak hanya menyiapkan sumber daya manusia pelaut yang kompeten dan berintegritas, tetapi juga mendorong kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam memperkuat budaya keselamatan.
Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan langkah pencegahan yang lebih terintegrasi, sehingga tercipta ekosistem pelayaran nasional yang selamat, andal dan berkelanjutan, sekaligus mendukung terwujudnya keselamatan pelayaran dengan prinsip zero accident. I






