Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) memastikan akan bergerak cepat memulihkan industri perhotelan dan restoran sebagai bagian penting sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Menparekraf/Kepala Baparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan bahwa kondisi perhotelan dan restoran sejak diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sangat memprihatinkan.
“Ini satu hal yang tentunya sangat menjadi pusat perhatian kami, dan kami prihatin, kami Kemenparekraf akan bergerak cepat,” jelasnya dalam “Rapat Koordinasi dengan Stakeholder Terkait Stimulus & Relaksasi” yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), secara virtual pada Kamis (12/8/2021).
Sandiaga mengatakan, siap membantu PHRI dalam memulihkan industri perhotelan dan restoran agar pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif tidak kembali mengibarkan bendera putih sebagai tanda simbol ketidaksanggupan menjalankan usahanya akibat pandemi Covid-19.
“Jadi lebih baik bendera putih itu berubah jadi bendera merah putih. Kita akan gerak cepat, dan berkolaborasi sehingga kita bisa bangkit disaat sulit,” ujar Sandiaga.
Dalam rapat itu hadir Wakil Menparekraf/Baparekraf Angela Tanoesoedibjo, Staf Ahli Menparekraf Bidang Manajemen Krisis Henky Manurung, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Baparekraf Fadjar Hutomo.
Turut hadir juga Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Indah Anggoro Putri, Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 KLHK Sinta Saptarina Soemiarno, Direktur Pengawasan Bank 2 OJK Dian Danarsito, Staf Ahli Kemenkeu Yon Arsal Sahli, dan Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Suparman.
Sementara itu, Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani menuturkan, kondisi industri perhotelan dan restoran saat ini terbilang sangat sulit, sehingga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah agar dapat pulih kembali.
Dia berharap kementerian dan lembaga terkait dapat bersama-sama memulihkan kembali sektor parekraf.
Bantuan Kementerian Dalam Negeri, lanjut Hariyadi, berupa penghapusan sementara kewajiban pembayaran, denda atau sanksi keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, serta pajak penerangan jalan.
“Kami berharap Kementerian Ketenagakerjaan mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk sektor usaha hotel dan restoran, dengan kriteria khusus, sehingga BLT dapat menyentuh kepada karyawan yang statusnya dirumahkan atau sudah tidak bekerja lagi sebagai akibat pandemi Covid-19,” tuturnya.
Hariyadi mengusulkan agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat memberikan stimulus yang berhubungan dengan kebutuhan listrik.
“Adapun yang kami harapkan adalah menghilangkan abodemen atau bayar minimum penggunaan listrik, memberikan diskon tarif listrik, dan bagi pelaku usaha hotel dan restoran yang menurunkan daya sementara, karena alasan efisiensi, maka pada saat menaikkan daya listrik kembali tidak dipungut biaya,”jelasnya. I
