Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) siap memperkuat integrasi sistem digital dengan Arab Saudi guna meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umrah, sekaligus memastikan perlindungan jamaah yang jumlahnya mencapai jutaan setiap tahun.
Menurut Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Moch. Irfan Yusuf , integrasi sistem ini bukan sekadar modernisasi teknologi, tetapi tentang keselamatan dan kenyamanan jamaah.
“Semua proses mulai dari visa, akomodasi, layanan kesehatan hingga kepulangan harus terpantau dan terlindungi secara menyeluruh,” katanya dalam pernyataan resminya.
Dia menyatakan bahwa pelayanan haji dan umrah bagi jemaah Indonesia harus cepat, aman dan nyaman, tanpa ada hambatan teknis maupun administratif.
Komitmen itu disampaikan Menhaj dalam acara forum Saudi – Indonesian Umrah Co.Exchange di Makkah, Arab Saudi.
Dalam kesempatan tersebut, dia memastikan Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap modernisasi layanan haji dan umrah sejalan dengan Saudi Vision 2030.
Salah satu fokus teknis utama adalah penguatan konektivitas data dengan sistem Saudi, termasuk optimalisasi platform Nusuk Masar untuk kontrak hotel dan manajemen layanan jemaah,” tuturnya.
Selain itu, Indonesia mengusulkan fleksibilitas mekanisme penggantian visa jemaah yang batal berangkat agar kuota tidak hangus.
“Setiap kuota adalah hak umat. Kami berharap ada mekanisme fleksibel hingga mendekati hari keberangkatan, agar slot tidak terbuang sia – sia,” ujar Menhaj.
Indonesia juga meminta kejelasan teknis terkait pembayaran Dam (denda) tamattu melalui sistem digital, sehingga prosesnya lebih praktis dan tidak membingungkan jemaah.
Integrasi sistem ini diharapkan mempercepat proses administrasi, memperkuat pengawasan dan meningkatkan respons terhadap kondisi darurat.
Menurut pemerintah, langkah ini menjadi fondasi penting menuju tata kelola haji dan umrah yang lebih modern, transparan dan berorientasi pada kenyamanan jemaah. I
