Kemandirian industri dalam pengembangannya membutuhkan kemandirian soal bahan baku yang siap untuk pengolahan dan teknologi yang bisa diterapkan dalam industri.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza dalam Diskusi Publik Dewan Pengurus Pusat Partai kebangkitan Bangsa (DPP PKB) dengan tema Industrialisasi, Bursa Komoditas Strategis dan Prabowonomics di Aula Lt. 4 Kantor DPP PKB pada Jumat, 2 Oktober 2026.
“Dikatakan kemandirian bahan baku, karena dengan adanya bahan mentah saja yang kita punya belum tentu bisa menjadi bahan baku yang siap olah, apalagi di Indonesia bahan baku rata – rata impor untuk hampir semua industri,” jelasnya dalam diskusi tersebut.
Wamenperin Riza mengakui bahwa memang ada perusahaan yang melakukan pengolahan bahan baku impor dengan kemampuan lokal mereka untuk memenuhi kebutuhan industrinya, tetapi tidak semua industri melakukan hal tersebut.
“Memang ada beberapa perusahaan yang mulai membangun rantai pasok bahan baku dan mensuplai untuk kebutuhan pabriknya, tetapi belum mayoritas industri melakukan hal tersebut,” ungkapnya.
Mengenai kepastian bahan baku domestik masih menjadi perhatian utama nasional sampai dengan saat ini, bahkan muncul dorongan dan usulan dari kalangan legislatif untuk membentuk lembaga khusus baru, salah satunya diusulkan bernama Badan Penjamin Bahan Baku Industri, guna memperkuat kemandirian teknologi dan memotong ketergantungan impor bahan baku industri nasional.
Kemandirian industri yang lainnya, kata Wamenperin Riza adalah mengenai teknologi, yang bisa diterapkan dalam sektor industri, mengingat teknologi yang diciptakan dan yang bisa diterapkan sangat jauh bedanya, menyangkut komponen, bahan baku, energi dan lainnya.
“Kita memiliki Badan Riset dan Inovasi atau BRIN, yang melalukan riset dengan teknologi baru, terakhir pengembangan inisiasi membangun teknologi Quantum, tetapi teknologi yang kita inginkan yang bisa diterapkan dalam industri berbeda,” tuturnya.
Menurut Wamenperin Riza, Indonesia membutuhkan badan atau lembaga yang aplikatif untuk mendukung pengembangan industri dalam negeri dan ke depan menjadi Pekerjaan Rumah (PR) untuk industri mengenai harus memilih menjaga industri padat karya ataukah memperluas kesempatan industri yang padat modal.
“Pasalnya, kelihatan sekali percepatan industrialisasi akan didorong oleh industri padat modal, tapi tentu ini tidak menjamin ketersediaan lapangan kerja untuk masyarakat. Ini pilihan – pilihan yang harus dirumuskan jalan terbaiknya,” ungkapnya.
Sementara itu, Guru Besar bidang Administrasi Bisnis dan mantan Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Prof. Chandra Wijaya menjelaskan bahwa Prabowonomics sebagai kerangka analisis dengan orientasi kebijakanperlu diterjemahkan menjadi hasil yang terukur.
”Kerangka analisisnya adalah dasar arah kebijakan berupa kedaulatan sumber daya alam, peran negara dalam koordinasi dan investasi, kemampuan produksin dari sektor industri dan manfaat bagi masyarakat berupa pemerataan kesejahteraan,” katanya dalam diskusi tersebut.
Mengenai ukuran hasilnya yang sesuai dengan kerangkan interpretasi akademik, yang bukan definisi resmi pemerintah, lanjut Prof. Chandra, adalah produktivitas, kualitas pekerjaan, kepatuhan dan kesejahteraan.
Diskusi Publik DPP PKB ini membahas tentang strategi industrialisasi, pengembangan komoditas strategis dan juga arah Prabowonomics dalam mendorong pertumbuhan dan transformasi ekonomi Indonesia.
Sejumlah pakar menjadi narasumber dengan keynote speaker Ketua Tim Pakar Danantara Burhanuddin Abdullah Harahap di antaranya Wamenperin Faisol Riza, Ekonom Prof. Didik J. Rachbini, Guru Besar bidang Administrasi Bisnis dan mantan Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Prof. Chandra Wijaya, serta Praktisi Bursa Efek Poltak Hotradero. I
