Pemerintah masih mendalami rencana insentif bagi industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), terutama yang berorientasi pada ekspor.
“Untuk industri tekstil sekarang sedang kita dalami betul, karena bukan hanya soal insentif,” kata Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.
Namun, lanjutnya, pemerintah ingin industri dalam negeri, terutama TPT ini, memiliki kemampuan lebih daripada yang sebelum – sebelumnya.
Menurut Wamenperin Riza, pemerintah melalui Danantara, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kemenko Bidang Perekonomian masih melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai skema yang paling tepat guna menunjang industri TPT.
“Ya, macam – macam bentuk insentifnya. Skemanya masih disimulasikan. Pasti akan melibatkan Himbara atau Himpunan Bank Milik Negara, sedang berjalan diskusinya,” tuturnya.
Wamenperin Riza menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen besar terhadap kinerja industri nasional.
Sebelumnya, dia menambahkan, Kepala Negara sudah memerintahkan agar mengamankan pasokan bahan baku industri TPT, baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri.
“Pada dasarnya Presiden memiliki komitmen besar terhadap industri. Makanya dua tahun yang lalu diluncurkan KIPK atau Kredit Industri Padat Karya. Padat karya itu salah satu sektornya itu tekstil dan alas kaki,” jelas Wamenperin Riza.
Dia mengatakan, kredit untuk tekstil dan alas kaki sekarang sedang berjalan, tetapi ada subsidi, bahkan tahun depan juga akan ditingkatkan plafon kreditnya.
Selain itu, Wamenperin Riza menegaskan, Presiden Prabowo juga telah menugaskan Danantara Indonesia untuk membuat skema khusus untuk mendukung kinerja industri tekstil dalam negeri.
“Presiden menaruh perhatian lagi kepada industri tekstil, menugaskan kepada Danantara dan mungkin Danantara akan membuat skema khusus untuk industri tekstil, terutama yang mengalami beberapa masalah pembiayaan,” katanya.
Sebelumnya, pemerintah tengah mengkaji sejumlah insentif bagi industri TPT berorientasi ekspor, yang salah satunya fasilitas pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jasa tenaga alih daya (outsourcing).
Pasalnya, produksi tekstil ekspor bersifat musiman, yang berarti fasilitas PPN tersebut diberikan dengan mempertimbangkan siklus produksi industri tekstil yang menyesuaikan dengan pesanan.
Pemberian fasilitas PPN sudah dibahas antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan, tetapi saat ini masih dalam tahap pengkajian, serta ditargetkan selesai dan dapat diberlakukan pada tahun ini sesuai dengan amanat Presiden Prabowo.
Selain fasilitas PPN untuk outsourcing, pemerintah juga berencana mempercepat proses restitusi pajak bagi perusahaan tekstil. I
