Indonesia meluncurkan Infrastructure Project Facilitation Office (IPFO), sebuah kantor fasilitasi proyek infrastruktur yang bertujuan mempercepat realisasi investasi melalui kemitraan strategis antara pemerintah, investor dan mitra pembangunan.
Peresmian IPFO dilakukan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kantornya di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Dia menjelaskan bahwa kehadiran IPFO bukan sekadar simbol administratif, melainkan wujud nyata untuk menjembatani kemitraan pemerintah dengan para investor, baik di dalam maupun luar negeri.
“Kantor ini akan membantu memastikan bahwa berbisnis di Indonesia tidak terhambat oleh birokrasi, tetapi dimungkinkan oleh kemitraan,” ujar Menko AHY.
IPFO merupakan tindak lanjut dari International Conference on Infrastructure (ICI) yang digelar Juni lalu, ketika pemerintah meluncurkan Project Catalog 2025 yang mencakup 46 proyek strategis di sektor transportasi, energi, air, limbah, perumahan, dan kota cerdas.
Menurut Menko AHY, IPFO akan berfungsi sebagai platform koordinasi terpadu di bawah Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Kantor ini, lanjutnya, akan membantu para investor dan pemilik proyek memahami alur prosedural, menyusun prioritas, serta mempercepat pelaksanaan proyek sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar modal swasta memainkan peran lebih besar dalam pembangunan nasional.
Mengutip data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia pada periode 2025 – 2029 diperkirakan mencapai lebih dari US$643,8 miliar atau sekitar Rp10.300 triliun.
Namun, kontribusi sektor swasta baru sekitar 28%.
Maka dari itu, Menko AHY menegaskan, IPFO dibentuk untuk mengatasi kesenjangan tersebut dengan menghadirkan daftar proyek yang terstruktur, dokumen acuan yang seragam dan dukungan mitigasi risiko melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).
“Akhirnya, meningkatkan kemitraan pemerintah – swasta, memastikan proyek siap secara finansial dan teknis sebelum sampai ke pasar,” tegasnya.
Selain itu, Menko AHY menyebutkan bahwa pemerintah juga mengadopsi skema pembiayaan inovatif, seperti land value capture, asset recycling, dan limited concession scheme untuk memastikan pembangunan infrastruktur mendorong pemerataan.
“Kepada semua calon investor, Anda berhak mendapatkan lebih dari sekadar jabat tangan dan janji. Anda berhak atas kejelasan, kepastian, dan keyakinan,” katanya.
IPFO akan menjadi mitra terpercaya, satu titik kontak yang andal untuk memandu melalui prosedur, menghubungkan dengan lembaga terkait dan mempercepat pemanfaatan proyek. I
