Pemerintah Indonesia menempatkan air sebagai prioritas utama pembangunan dengan menyediakan akses air minum dan sanitasi yang layak bagi masyarakat.
Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Indonesia menghadiri Side Event Sanitation and Water for All (SWA): Justice Begins Here-With Accountability, untuk berbagi pengalaman mengenai program yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan air.
Kegiatan yang juga dihadiri oleh CEO SWA Catarina de Alburqueque ini merupakan Side Event dari rangkaian acara UN 2023 Water Conference dan berlangsung di New York, Amerika Serikat pada Rabu (22/3/2023).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, upaya Indonesia untuk menyediakan akses air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat menghadapi berbagai tantangan besar.
Mulai dari urbanisasi, perubahan iklim, kelangkaan air pada waktu dan wilayah tertentu, keterbatasan fiskal daerah, hingga pandemi Covid-19. yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun.
“Pemerintah Indonesia telah menyelaraskan target SDGs dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, untuk mewujudkan 100% akses air minum dan sanitasi,” ujarnya.
Saat ini, capaian cakupan layanan air minum telah mencapai 91,05% dan peningkatan akses sanitasi sebesar 80,92%.
Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR telah melakukan berbagai upaya percepatan, seperti pembangunan prasarana penyedia air minum dengan memanfaatkan 61 bendungan baru untuk meningkatkan kapasitas pelayanan air.
Kemudian, pembangunan prasarana penyedia air minum untuk mendukung Kawasan Prioritas Nasional, seperti Kawasan Pariwisata di Kalidendeng dan Labuan Bajo serta Kawasan Industri di Batang.
Kementerian PUPR juga berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang Water Supply Management dengan mengembangkan program Magister Spesial yang bekerja sama dengan universitas mitra.
Lalu, integrasi pelayanan sanitasi dengan mengkombinasikan sistem on-site dan off-site atau sanitasi inklusif bagi seluruh wilayah untuk memastikan penyediaan layanan air minum dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
“Melibatkan masyarakat, Kementerian PUPR melalui Program Penyediaan Air Minum (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) sejak 2008 hingga 2022, telah berhasil mendukung penyediaan air bersih dan sanitasi di 37 ribu desa yang tersebar di 408 kabupaten dan kota,” tutur Menteri Basuki.
Dalam menanggapi transformasi digital dan peningkatan kinerja penyediaan air bersih oleh PDAM, Pemerintah Indonesia telah melakukan inovasi teknologi seperti penerapan Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) dan teknologi pengelolaan sampah melalui konversi sampah menjadi energi.
Terakhir, untuk mengatasi keterbatasan dana, Kementerian PUPR juga mengundang partisipasi pihak swasta dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui pendanaan alternatif, seperti Public Private Partnership atau Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Melalui UN Water Conference 2023 ini, Menteri Basuki juga mengundang seluruh delegasi untuk turut menghadiri World Water Forum (WWF) ke-10 yang akan dilaksanakan di Bali, Indonesia pada tahun 2024.
“Konferensi ini merupakan tonggak sejarah bagi kita dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya air dalam kehidupan yang juga akan dibahas lebih lanjut dalam agenda WWF ke-10 di Bali, Indonesia,” ungkapnya.
WWF akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas negara untuk berdiskusi, berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta melahirkan ide-ide konkrit dan pemikiran inovatif dalam menjawab isu dan permasalahan terkini dalam pengelolaan sumber daya air. I
