Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sejumlah kejadian bencana yang menimbulkan dampak signifikan di berbagai wilayah Indonesia hingga Jumat, 3 Juli 2026 pada pukul 07.00 WIB.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi (Dit. Koordalops), bencana kekeringan mendominasi akibat dampak musim kemarau.
Laporan peristiwa bencana diawali dengan kejadian kekeringan di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Intensitas hujan yang menurun akibat musim kemarau dan terbatasnya sumber air mengakibatkan kekeringan sejak Rabu (24/6).
Lokasi terdampak berada di Kapanewon Rongkop, Kalurahan Semugih. Tercatat sebanyak 67 KK terdampak.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunungkidul berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan asesmen dan pendistribusian air bersih.
Pemerintah setempat menetapkan status siaga darurat bencana melalui Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 154/KPTS/2026 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Gunungkidul yang berlaku mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Kondisi terkini pada Kamis (2/7), telah dilakukan pendistribusian air bersih sebanyak 16 rit (tangki) kepada warga terdampak.
Kekeringan juga terjadi di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah wilayah di Kabupaten Semarang tidak mengalami hujan, sehingga menyebabkan kekeringan di Desa Plumutan dan Desa Bantal, Kecamatan Bancak. Sebanyak 586 KK atau 1.224 jiwa terdampak.
Personel BPBD Kabupaten Semarang melakukan dropping air bersih di Dusun Krajan, Desa Plumutan, sebanyak satu tangki berkapasitas 5.000 liter dan di Dusun Mungkruk, Desa Bantal, sekitar satu tangki berkapasitas 5.000 liter.
Saat ini, air bersih masih menjadi kebutuhan mendesak, apalagi Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur turut terdampak kekeringan sejak Rabu (1/7).
Berdasarkan hasil asesmen BPBD Kabupaten Jember, memasuki musim kemarau Dusun Bunder, Desa Sumberpinang, mengalami kekeringan, sehingga sebagian besar warga kesulitan mendapatkan air bersih.
Kondisi sumber air terdekat berupa sumur bor yang berjarak sekitar 600 meter dari permukiman warga belum dapat dimanfaatkan karena belum tersedia meteran listrik dan jaringan pipa.
Selain itu, sebagian sumur milik warga mengalami penurunan volume air, sedangkan sebagian lainnya menghasilkan air yang keruh bercampur lumpur, sehingga tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.
Sebanyak 125 KK terdampak di Desa Sumberpinang, Kecamatan Pakusari, dan jumlah tersebut masih dalam pendataan.
BPBD bersama PMI telah mendistribusikan jerigen, tandon air dan 9.000 liter air bersih kepada warga terdampak.
Kekeringan juga terjadi di Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku. Sejak Mei hingga Juli 2026, wilayah tersebut memasuki musim kemarau, sehingga beberapa kecamatan mengalami dampak signifikan berupa kekeringan.
Wilayah terdampak meliputi Kecamatan Bula, Bula Barat, Seram Timur, Pulau Gorom, Gorom Timur, Kesui Watubela, dan Teor.
Debit air di wilayah tersebut mengalami penurunan yang cukup drastis. Sumur dan sungai mengering sehingga mengakibatkan warga mengalami kekurangan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.
Sebanyak 7.107 KK atau 24.089 jiwa terdampak akibat kejadian ini.
BPBD Kabupaten Seram Bagian Timur menuju lokasi terdampak untuk melakukan identifikasi dan kaji cepat, berkoordinasi dengan aparat pemerintah, serta mendistribusikan tangki air dan air bersih.
Tidak hanya kekeringan, gelombang pasang juga terjadi di Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku.
Angin muson timur menyebabkan peningkatan tinggi gelombang laut pada Rabu (1/7) pukul 13.00 WIT. Wilayah terdampak meliputi Kecamatan Siritaun Wida Timur, Pulau Gorom, Kesui Watubela, Teor, dan Ukar Sengan.
Tercatat sebanyak 1.070 jiwa terdampak dan jumlah tersebut masih dalam pendataan.
Kerugian material meliputi 207 unit rumah, dengan rincian 53 unit rumah rusak berat (RB) dan 154 unit rumah rusak ringan (RR).
BPBD Kabupaten Seram Bagian Timur telah melakukan identifikasi, kaji cepat dan penanganan darurat.
Berdasarkan analisis indikator iklim global terkini, kondisi El Niño masih terpantau di Samudra Pasifik.
Kondisi ini umumnya berdampak pada berkurangnya potensi curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia.
Sejalan dengan kondisi tersebut, hasil pemantauan Hari Tanpa Hujan (HTH) menunjukkan terdapat 493 titik atau sekitar 11% wilayah pengamatan yang mengalami HTH kategori panjang dan 84 titik atau sekitar 2% yang berada pada kategori sangat panjang.
Selain itu, suhu udara maksimum pada periode 28 Juni – 1 Juli 2026 masih tercatat mencapai lebih dari 35°C di beberapa wilayah, antara lain Lampung, Jawa Tengah, Sumatra Utara, dan Kalimantan Timur.
Meskipun musim kemarau semakin meluas, hujan dengan intensitas ringan hingga lebat masih terjadi di beberapa wilayah Indonesia.
Pada periode yang sama, curah hujan tertinggi tercatat di Kepulauan Riau sebesar 81 mm per hari, Kalimantan Barat 76 mm per hari, Papua Tengah 57 mm per hari, dan Sumatra Utara 54 mm per hari.
Hujan yang masih terjadi di wilayah Indonesia bagian utara dan sekitar ekuator umumnya dipengaruhi oleh aktivitas beberapa dinamika atmosfer, antara lain Madden – Julian Oscillation (MJO) yang secara spasial aktif di sebagian Papua, Gelombang Kelvin di sebagian Sumatra dan Kalimantan, serta Gelombang Rossby Ekuatorial di sebagian Papua.
Selain itu, hasil analisis kondisi lokal menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan aktivitas konvektif akibat labilitas atmosfer yang kuat di sekitar wilayah tersebut.
BNPB mengimbau seluruh pemerintah daerah dan lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi ancaman kekeringan, krisis air bersih, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Masyarakat diminta menggunakan air bersih secara bijak dengan memprioritaskan kebutuhan pokok, seperti memasak dan minum, serta memeriksa instalasi pipa secara berkala untuk menghindari kebocoran.
Pemerintah daerah juga diharapkan segera memetakan wilayah rawan kekeringan guna mempercepat distribusi bantuan armada tangki air bersih ke daerah terdampak.
Sebagai bagian dari upaya pencegahan karhutla dan kebakaran permukiman, BNPB meminta masyarakat untuk tidak membuka lahan atau membersihkan pekarangan dengan cara membakar.
Masyarakat juga diharapkan memastikan puntung rokok telah padam sepenuhnya sebelum dibuang dan segera melaporkan kemunculan titik asap atau api sekecil apa pun kepada BPBD atau Dinas Pemadam Kebakaran setempat.
Dampak bencana dapat dikurangi melalui gotong royong dan kesiapsiagaan bersama, serta kenali ancamannya, kurangi risikonya. I
