Pemerintah kembali menegaskan komitmen kuat untuk mempercepat agenda transisi energi dan pembangunan ekonomi hijau melalui Rapat Koordinasi Perkembangan Implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP) yang digelar baru – baru ini.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut rapat sebelumnya pada Maret 2025, sekaligus menjadi momentum penting untuk memperkuat arah kebijakan transisi energi nasional.
Menurut Menteir Koodinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa transisi energi telah menjadi bagian integral dari strategi pembangunan jangka panjang Indonesia.
“Ini sejalan dengan arah pembangunan dalam Asta Cita, khususnya penguatan ketahanan energi dan pangan melalui pembangunan ekonomi hijau,” ujarnya.
Agenda tersebut juga penting guna menopang target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029 sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
”Komitmen JETP untuk Indonesia telah tumbuh dari US$20 miliar (2022) menjadi US$21,4 miliar (2025), yaitu US$11,4 miliar publik dari IPG dan US$10 miliar dari GFANZ, ini menunjukkan kuatnya kepercayaan internasional,” ujar Menko Airlangga.
Hingga November 2025, Indonesia telah berhasil memobilisasi US$3.1 miliar melalui skema JETP, sedangkan US$5.5 miliar lainnya sedang dalam proses negosiasi untuk proyek – proyek konkret.
Selain itu, United Kingdom of Great. Britain and Northern Ireland juga menyampaikan dua studi terkait Just Framework yang memberikan langkah implementatif untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan inklusivitas dalam transisi energi Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Jepang atas kontribusinya melalui Sekretariat JETP dan kepada seluruh donor IPG atas dukungannya dalam penyusunan JETP Progress Report 2025 yang saat ini sedang difinalisasi.
Laporan ini menjadi fondasi untuk memperkuat fase implementasi proyek dan program transisi energi ke depan, yang akan dilanjutkan di bawah kepemimpinan Pemerintah Jerman dan Jepang melalui JETP Delivery Unit (JDU).
Adapun dalam pipeline transisi energi, saat ini pemerintah menyoroti dua proyek prioritas yang ditargetkan memiliki progres dan dampak signifikan, yaitu Green Energy Corridor Sulawesi (GECS) dan program Dedieselisasi yang menjadi perhatian mitra internasional.
Keduanya memerlukan dukungan erat antara pemerintah, mitra internasional, lembaga keuangan dan industri.
“Jadi, ini adalah sebuah proyek komitmen yang besar dan itu tergantung kepada Indonesia dan Lintas Kementerian untuk mengakselerasikan. Dengan demikian task force ini akan mempercepat, kita akan akselerasi JETP 2.0 agar dana yang tersedia ini betul-betul bisa mempercepat arahan Bapak Presiden Prabowo untuk mengakselerasi NDC di Indonesia,” jelas Menko Airlangga.
Turut hadir dalam Rakortas tersebut di antaranya perwakilan International Partners Group (IPG) yang diketuai oleh Duta Besar Jerman untuk Indonesia diwakilkan oleh Deputy Head of Mission dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia diwakilkan oleh Deputy Chief of Mission.
Selain itu, Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Duta Besar United Kingdom untuk Indonesia, Duta Besar Kanada untuk Indonesia diwakilkan Counsellor, Duta Besar Prancis untuk Indonesia diwakilkan Deputy Head of Mission, dan Duta Besar Italia diwakilkan Deputy Head of Mission.
Ada juga Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian, serta Asisten Deputi Deputi Percepatan Transisi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Energi Kemenko Perekonomian.
Kemudian, Managing Director Public Policy and JETPs of The Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), Country Director of Asian Development Bank (ADB), Country Director AFD, Head of the JETP Secretariat, serta perwakilan Kementerian/Lembaga terkait. I
