Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong kolaborasi antara pemerintah, akademisi dan sektor swasta untuk mewujudkan ekosistem perdagangan barang, serta jasa berbasis teknologi yang tangguh di Indonesia.
Menurut Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri, sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk memacu inovasi dan menghadirkan solusi konkret dalam menghadapi tantangan transformasi digital di bidang perdagangan.
“Peran aktif pemerintah, dunia akademik dan pelaku usaha sangat penting untuk mewujudkan perdagangan barang dan jasa digital yang tangguh,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, kolaborasi lintas sektor ini akan mendorong lahirnya inovasi, mempercepat adopsi teknologi dan membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berpartisipasi dalam perdagangan digital.
Wamendag Roro mengungkapkan hal tersebut saat menjadi pembicara utama secara daring dari Jakarta dalam acara CEO Talk 2025 yang mengusung tema Lesson Learned 2025: Perdagangan dan Jasa Berbasis Teknologi yang digelar di Surabaya.
Turut memberikan sambutan, yaitu Wakil Rektor IV Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Agus Muhammad Hatta dan Kepala Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik ITS Arman Hakim Nasution.
Wamendag Roro menjelaskan, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berkomitmen menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan perdagangan barang dan jasa berbasis teknologi.
Dia menekankan pentingnya regulasi yang tidak hanya mendorong inovasi, tetapi juga memberikan perlindungan bagi konsumen dan meningkatkan daya saing produk, serta jasa dalam negeri di pasar nasional maupun global.
Sebagai wujud konkret dari komitmen tersebut, lanjut Wamendag, pemerintah telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang kemudian diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023.
Kebijakan ini dirancang untuk membangun lingkungan niaga-el yang adil dan sehat, mengikuti dinamika teknologi, serta mendukung pemberdayaan UMKM dan pelaku usaha dalam negeri secara berkelanjutan.
Wamendag Roro menuturkan, meskipun era digital telah membuka peluang baru, hal tersebut juga menghadirkan tantangan.
Kehadiran niaga-el, logistik digital, pembayaran digital dan berbagai inovasi teknologi lainnya mengubah cara masyarakat bertransaksi, serta berinteraksi, sehingga pelaku usaha dituntut untuk cepat beradaptasi.
Dia mengutarakan, ekonomi digital diperkirakan akan menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan.
Pada tahun 2024, nilai barang dagangan bruto (Gross Merchandise Value/GMV) ekonomi digital Indonesia mencapai US$90 miliar.
Capaian ini setara dengan 34% dari total ekonomi digital di kawasan ASEAN.
Berdasarkan data Bank Indonesia, PMSE masih menjadi contributor terbesar bagi ekonomi digital dengan nilai transaksi mencapai Rp512 triliun atau tumbuh 12,77% (YoY).
Tren pertumbuhan tersebut juga terlihat dari peningkatan transaksi PMSE pada Triwulan IV/2024 yang naik sebesar 2,36% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Q to Q) dan meningkat sebesar 4,83% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023.
Sementara itu, jumlah pengguna platform PMSE di Indonesia diperkirakan mencapai 65,65 juta pada tahun 2024.
Angka tersebut meningkat 12% sebesar 7,02 juta pengguna dibandingkan pada tahun sebelumnya.
Wamendag Roro menambahkan, positif pertumbuhan UMKM yang beralih ke perdagangan digital.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan platform niaga-elterus meningkat dari tahun ke tahun.
Pada tahun 2022, tercatat 28,75% dari total UMKM telah melakukan perdagangan secara daring. Angka ini terus tumbuh menjadi 37,79% pada tahun 2023.
Pertumbuhan tersebut menunjukkan semakin terbukanya akses pasar dan membaiknya daya saing UMKM di era digital.
Meski peluang digital semakin terbuka lebar, Wamendag Roro mengingatkan bahwa transisi dari perdagangan luring ke daring masih menyisakan sejumlah tantangan, khususnya bagi pelaku UMKM.
Beberapa di antaranya meliputi keterbatasan permodalan, akses pasar yang belum merata dan keterampilan digital yang masih perlu ditingkatkan.
“Untuk itu, perlu dukungan bersama dari berbagai pihak agar UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh dan bersaing. Pemerintah terus berupaya memperluas edukasi, pelatihan dan pendampingan digital agar transformasi ini dapat dijalani secara bertahap, serta inklusif,” tutur Wamendag Roro.
Dalam kesempatan yang sama, dia juga menguraikan tiga program utama Kemendag untuk meningkatkan kinerja perdagangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketiga program tersebut, yaitu pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor dan peningkatan UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi (BISA) Ekspor.
Wamendag Roro menambahkan, program UMKM BISA Ekspor merupakan langkah konkret Kemendag dalam menghadirkan solusi agar pelaku UMKM dalam negeri dapat menembus pasar global.
Sepanjang Januari – Mei 2025, Kemendag melalui perwakilan perdagangan (perwadag) Indonesia di 33 negara telah memfasilitasi 296 penjajakan kesepakatan bisnis (business matching) yang mencakup 197 sesi pitching dan 99 pertemuan langsung antara UMKM Indonesia dan calon buyer internasional.
Berdasarkan data Kemendag, total transaksi hasil business matching sepanjang Januari – Mei 2025 mencapai US$68,65 juta atau setara Rp1,1 triliun.
Angka ini mencatat pertumbuhan sebesar 19,16% dibandingkan periode Januari – April 2025 yang membukukan transaksi senilai US$57,61 juta atau sekitar Rp945,55 miliar.
Wamendag Roro menyatakan, khusus pada Mei 2025, sebanyak 50 kegiatan business matching digelar, melibatkan 119 UMKM dari berbagai sector, seperti fesyen, kerajinan, dekorasi rumah, makanan dan minuman olahan, kopi, produk perikanan, hingga belalang goreng.
Lebih dari 17 buyer dari tujuh negara mitra tercatat mengikuti kegiatan ini, yang menunjukkan minat dan kepercayaan terhadap produk UMKM Indonesia, serta membuka peluang kerja sama jangka panjang.
Sementara itu, Wamendag Roro menambahkan, program perluasan pasar ekspor dilakukan dengan memperkuat diplomasi perdagangan melalui penyelesaian perundingan dan sengketa perdagangan.
Adapun untuk program pengamanan pasar domestik, salah satunya diimplementasikan dengan mendorong PMSE sebagai salah satu kanal distribusi yang adaptif terhadap perubahan zaman. I
