Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan layanan pengaduan pemerintah daerah (pemda) sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Hal ini ditegaskan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Aang Witarsa Rofik pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Pengaduan Pemerintah Daerah Tahun 2024.
Rakor itu mengusung tema Peningkatan Kualitas Layanan Pengaduan Pemerintah Daerah melalui Penguatan Kelembagaan dan Efektivitas Mekanisme Pengelolaan Pengaduan.
Rapat Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pemerintah Daerah Tahun 2024 menjadi bagian penting, sebagaimana kita ketahui menjadi pedoman dalam regulasi ini UU Nomor 25 Tahun 2009.
“Cukup lama sudah 15 tahun implementasi dari UU ini, tetapi dalam hal ini tentunya kita tidak henti-hentinya terus selalu meningkatkan baik secara kuantitas dan kualitas layanan publik secara spesifik terkait dengan bagaimana pengelolaan pengaduan,” ujar Aang pada acara yang berlangsung secara hybrid dari Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk, Jakarta.
Aang mengungkapkan, forum ini menjadi bagian penting dalam peningkatan layanan publik. Selain itu, pengelolaan pengaduan juga perlu didesain dengan cara-cara yang tidak biasa, sehingga masyarakat bisa memberikan masukan lebih aktif untuk perbaikan ke depan.
“Dengan adanya mekanisme pengaduan yang efektif, masyarakat dapat mengakses dan mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Tugas pemerintah tidak hanya berhenti pada pembuatan kebijakan dan penyediaan layanan publik, namun juga mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa pengaduan masyarakat yang disampaikan yang dapat ditindaklanjuti dengan baik dan tuntas.”
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga menyosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah. Regulasi ini secara khusus mengatur tentang kelembagaan dan tata kelola pengaduan. Adapun para peserta yang hadir pada kegiatan ini terdiri dari Inspektur serta Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tingkat daerah di 38 provinsi.
Rapat Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pemerintah Daerah memiliki tujuan di antaranya menyosialisasikan kebijakan pengelolaan pengaduan di lingkungan pemda, menyampaikan hasil evaluasi kinerja pengelolaan pengaduan pelayanan publik pemda melalui SP4N-LAPOR!.
Selain itu, mengidentifikasi upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh pemda dalam mengatasi tantangan dan hambatan dalam pengelolaan pengaduan.
Aang menambahkan, Rakor ini akan mendiskusikan empat substansi penting. Pertama, terkait dengan urgensi complaint handling dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kedua, kebijakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional.
Ketiga, kebijakan umum pengelolaan pemerintah daerah.
Keempat, kebijakan pengelolaan pengaduan berkadar pengawasan.
“Rakor ini diharapkan tidak bersifat normatif dan sifatnya hanya seremonial, tentunya harus mampu sebagai bagian forum yang memberikan daya ungkit dalam perbaikan tata kelola atau pengelolaan pengaduan baik kami di internal jajaran Kemendagri maupun di jajaran pemda,” jelasnya. I
