Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta Perum Bulog dalam menyiapkan langkah-langkah pengendalian untuk mencegah harga beras yang terus melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
Dia menjelaskan, harga beras di tingkat penggilingan saat ini berada di angka Rp12.816 per kilogram (kg), sedangkan di tingkat grosir mencapai Rp13.572 per kg.
Menurut Tomsi, angka ini sudah mendekati atau bahkan melebihi HET yang telah ditetapkan, sedangkan di tingkat pengecer, harga beras mencapai Rp14.677 per kg yang jauh di atas HET.
“Saya sangat pesimis harga ini bisa turun kalau tidak kita persiapkan dengan baik. Artinya, harus bisa dihitung dengan baik oleh Bulog sebagai penyangga kebutuhan pangan nasional, karena beras ini kebutuhan pokok kita,” katanya.
Tomsi menambahkan, mendekati akhir tahun, situasi ini bisa menjadi lebih rumit jika tidak ada langkah pengendalian yang tepat.
“Grafiknya harga beras sudah mulai flat, tetapi tetap di harga eceran di atas HET,” ungkapnya.
Dia berharap Bulog dan seluruh pihak terkait dapat segera mengambil langkah konkret untuk memastikan harga beras tidak terus naik, terutama menjelang akhir tahun, sehingga beban masyarakat tidak semakin berat.
“Karena kita semua mengonsumsi beras, jadi beras ini merupakan makanan pokok, perlu ada langkah-langkah selain untuk mengantisipasi, tentunya ada patokan HET ini kita upayakan bersama,” ujar Tomsi.
Sebagai informasi, rapat ini dihadiri secara langsung oleh sejumlah narasumber di antaranya Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, serta Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto.
Sementara narasumber yang hadir secara virtual, yakni Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP), Direktur Perbenihan Holtikultura Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kepala Divisi (Kadiv) Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog.
Selain itu, Kejaksaan Agung, TNI, serta Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kegiatan ini diikuti secara virtual oleh kepala daerah, perwakilan pemerintah daerah (pemda), serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). I
