Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna menstimulasi perekonomian nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta.
Dia menegaskan bahwa belanja pemerintah merupakan instrumen utama dalam menggerakkan roda ekonomi nasional dan mendorong aktivitas sektor swasta.
“Karena belanja pemerintah adalah belanja utama selain untuk terjadinya peredaran uang, menstimulasi swasta,” ungkapnya.
Dia menuturkan, pengelolaan keuangan daerah yang ideal ditandai dengan tingginya pendapatan daerah yang diikuti dengan realisasi belanja yang juga tinggi.
“Kondisi tersebut memungkinkan uang beredar di masyarakat sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
Mendagri memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah yang dinilai berhasil mengelola keuangan daerah secara ideal, salah satu contoh daerah yang dinilai berhasil adalah Provinsi Jawa Barat.
Provinsi ini mencatatkan realisasi pendapatan sebesar 16% dan realisasi belanja sebesar 15%.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara penerimaan dan penggunaan anggaran untuk pembangunan.
Mendagri juga menyoroti masih adanya sejumlah daerah yang memiliki pendapatan cukup tinggi tetapi realisasi belanjanya masih rendah.
Kondisi tersebut menyebabkan dana APBD yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru lebih banyak tersimpan di bank.
“Kalau pendapatannya tinggi, belanjanya rendah, Alhamdulillah punya simpanan, tapi belanja rendah. Perputaran uangnya kurang bergerak,” tuturnya.
Dia menilai rendahnya realisasi belanja dapat menghambat perputaran uang di masyarakat.
Secara khusus Mendagri juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, karena berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi secara year on year sebesar 7,89%.
Angka tersebut melampaui rata – rata pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,39% pada Triwulan IV/2025.
Selain itu, tingkat inflasi di Provinsi Kepulauan Riau pada Februari 2026 secara year on year juga tercatat terkendali di angka 3,54%.
“Ini cukup baik, terkendali dan inflasi bulan ke bulannya Provinsi Kepri juga cukup baik,” tegasnya. I
