Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mendorong seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan intensitas pelaksanaan program Gerakan Pangan Murah (GPM).
Hal ini dikarenakan daerah dengan implementasi GPM yang lebih aktif, tingkat inflasi lebih terjaga sesuai target pemerintah di rentang 1,5% sampai dengan 3,5%.
“Bahwa provinsi – provinsi yang tidak aktif melaksanakan Gerakan Pangan Murah itu termasuk provinsi – provinsi yang inflasinya terbesar. Ini adalah kelompok yang melaksanakan Gerakan Pangan Murah sangat sedikit,” ungkap Sekretaris Jenderal Kemdagri Tomsi Tohir dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi.
Sementara itu, beberapa provinsi yang getol melaksanakan GPM secara rutin setiap bulannya, tercatat memperoleh tingkat inflasi yang lebih stabil sampai Juni 2026.
Menurutnya, ini membuktikan adanya pasar murah seperti GPM dapat meningkatkan keterjangkauan harga pangan pokok bagi masyarakat.
“Mereka yang melaksanakan GPM banyak sekali, seperti contoh Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, ini inflasinya tidak terlalu tinggi. Oleh sebab itu, kami minta Gerakan Pangan Murah ini masing – masing provinsi lihat,” jelas Tomsi.
Dalam catatan Badan Pangan Nasional (Bapanas), untuk Jawa Tengah dari Januari sampai Juli 2026 telah menyelenggarakan 892 GPM dengan tingkat inflasi di 2,92%.
Sementara itu, Jawa Barat dengan GPM hingga 726 kali mencatatkan inflasi 3,08%, sedangkan Jawa Timur dengan 549 GPM membuahkan inflasi 3,36% dan Sulawesi Selatan dengan 539 GPM menorehkan inflasi 3,56%.
“Jawa Barat yang masih konsisten, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Aceh, Sulawesi Selatan, terus makin kecil makin kecil, cuma sampai Maluku itu, Sumatra Utara ke bawah nol ya, di bulan Juli belum melaksanakan,” ungkap Tomsi.
Oleh sebab itu, dia meminta untuk masing – masing provinsi yang nol, satu (kali GPM) ini terus ke atas dan tolong ditingkatkan (pelaksanaan GPM). “Sangat signifikan antara aktifnya provinsi, kota, kabupaten melaksanakan GPM dengan angka inflasinya.”
Pelaksanaan GPM telah menjadi salah satu langkah pemerintah menjaga keseimbangan pasokan dan harga pangan di setiap daerah.
Program ini didukung kesiapan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang per 7 Juli berada di angka 5,2 juta ton, jaringan distribusi yang menjangkau seluruh wilayah dan sinergi antara Bapanas, Perum Bulog, ID FOOD, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan pangan, sehingga intervensi dapat segera dilakukan ketika terjadi fluktuasi harga.
Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan, pemerintah telah memetakan kesiapan cadangan pangan hingga tingkat provinsi, kabupaten dan kota.
Melalui stok CPP yang tersimpan di gudang Bulog, pemerintah dapat segera melakukan intervensi apabila terjadi kenaikan harga komoditas pangan di suatu daerah.
“Jadi kita sudah mapping di masing – masing provinsi, kabupaten, kota. Untuk CPP itu ada di gudang – gudang Bulog yang besarnya itu sudah tiga kali lipat,” tutur Sarwo Edhy.
Jadi, dia menambahkan, kalau misalnya di daerah tersebut ada gejolak harga misalnya contoh beras, maka itu langsung diintervensi oleh BUMN kita melalui Bulog atau ID FOOD yang ada di daerah masing – masing.
Menurutnya, kesiapan infrastruktur penyimpanan Bulog menjadi salah satu kekuatan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan di seluruh Indonesia, termasuk wilayah yang selama ini kerap mengalami fluktuasi harga.
“Jadi, Bulog itu mempunyai gudang sekitar 1.500 gudang yang tersebar di 514 kabupaten, itu memang kaitan dengan harga ini yang sering bergejolak itu di Indonesia Timur. Namun, itu pun tidak masalah, karena Bulog langsung dapat mengintervensi (salah satunya melalui GPM),” ujarnya.
Maka dari itu, GPM terus menunjukkan peran penting dalam menjaga stabilitas harga pangan, sekaligus mendukung pengendalian inflasi di daerah.
Hingga 3 Juli 2026, Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama pemerintah daerah telah melaksanakan 5.566 kali GPM di 36 provinsi dan 378 kabupaten/kota.
Intensitas pelaksanaan tersebut terus diperluas dengan rencana penyelenggaraan sedikitnya 157 kegiatan GPM sepanjang Juli 2026.
GPM menjadi kanal utama penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada masyarakat dengan porsi mencapai 39,6% dari total distribusi.
Upaya tersebut terbukti memberi dampak positif terhadap pengendalian inflasi, terutama di provinsi dan kabupaten/kota yang secara konsisten menyelenggarakan GPM.
Adapun hingga 7 Juli 2026, realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai 431.000 ton atau 52,1% dari target tahun 2026 sebesar 828.000 ton.
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi tahunan (year-on-year/yoy) terendah tercatat di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 2,29%, diikuti Lampung 2,46%, DKI Jakarta 2,78% dan D.I. Yogyakarta 2,91%.
Capaian tersebut mencerminkan terjaganya stabilitas harga di daerah yang konsisten memperluas pelaksanaan GPM sebagai instrumen stabilisasi pasokan dan harga pangan.
Sementara itu, inflasi Juni 2026 secara tahunan berada pada level 3,34%, masih sesuai dengan kisaran target inflasi nasional sebesar 1,5% hingga 3,5%.
Sementara itu, data Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu pertama Juli 2026 menunjukkan masih adanya dinamika harga di sejumlah wilayah yang memerlukan penguatan intervensi melalui GPM.
Ekskalasi IPH tertinggi tercatat di Papua Tengah sebesar 8,13%, disusul Kalimantan Timur sebesar 4,35% dan Papua Barat Daya sebesar 2,81%.
Pergerakan ini dipengaruhi oleh fluktuasi komoditas cabai merah, cabai rawit dan beras.
Kondisi ini menjadi dasar penguatan pelaksanaan GPM di daerah – daerah tersebut guna memperlancar pasokan, menahan laju kenaikan harga, sekaligus menjaga inflasi tetap berada dalam koridor sasaran nasional. I
