Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta stakeholders terkait, seperti Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Kementerian Pertanian (Kementan) agar berkoordinasi dalam mengendalikan harga beras di seluruh wilayah Indonesia.
Hal ini disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (19/2/2024).
“Jadi permasalahannya beras naik tidak cukup dijawab dengan stok cukup. Karena apa? Masyarakat ya tentunya bertanya, sudah kalau stok cukup, kenapa naik?” katanya.
Menurut Tomsi, pemerintah harus bisa menjawab pertanyaan masyarakat dan harus bisa menjawab fakta yang ditemukan yang dialami oleh masyarakat.
Selain kenaikan harga, dia juga menyoroti soal pembatasan pembelian beras yang diberlakukan di sejumlah ritel modern.
Hal ini, menurutnya, mesti menjadi perhatian seluruh stakeholder. “Dua hal yang dirasakan masyarakat harus kita jawab.”
Oleh karena itu, Tomsi meminta instansi terkait agar terus memastikan ketersediaan beras di masyarakat.
Dia berharap semua pihak dapat bekerja optimal dengan langkah-langkah yang konkret, sehingga harga beras menjadi lebih terkendali.
Tomsi menjelaskan tentang pentingnya menetapkan target dalam bekerja. Dengan begitu, semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan yang ingin dicapai dan jangka waktu yang dibutuhkan.
Sebagai upaya menekan kenaikan harga beras, dia meminta kepada Bapanas agar segera menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM), sekaligus untuk meyakinkan masyarakat bahwa stok beras pemerintah aman dan terkendali.
“Melaksanakan Gerakan Pangan Murah itu di mana dan kapan, sehingga kepala daerah ini bisa membantu untuk menyosialisasikan dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa stok kita cukup,” jelasnya. I
