Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan pentingnya transformasi sistem pembinaan haji sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji yang profesional, transparan dan akuntabel.
Hal ini ditegaskan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenhaj Puji Raharjo, dalam diskusi panel pada kegiatan Rakernas Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi di Asrama Haji Kelas I Tangerang.
”Penyelenggaraan haji ke depan harus berorientasi pada peningkatan kepuasan dan kemabruran jemaah, melalui penguatan pembinaan sepanjang siklus layanan, mulai dari pra haji, pelaksanaan hingga pascahaji,” ujarnya.
Dia menjelaskan, visi Kementerian Haji dan Umrah adalah terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang akuntabel, profesional dan memberikan kemaslahatan bersama menuju Indonesia Emas 2045.
Guna mewujudkan hal tersebut, diperlukan sistem layanan yang tidak hanya menghasilkan output berupa layanan berkualitas, tetapi juga outcome berupa jemaah yang mandiri dan memahami ibadah hingga berdampak pada terciptanya jemaah haji yang mabrur dan berkontribusi bagi umat.
Namun, Puji mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, diantaranya pembinaan yang belum sepenuhnya berbasis outcome, kualitas pembimbing ibadah yang belum merata, belum optimalnya integrasi layanan dari pra hingga pascahaji, serta pemanfaatan teknologi digital yang masih terbatas.
Sebagai solusi, Kemenhaj mendorong paradigma baru dalam pembinaan haji, yakni pergeseran dari pendekatan seremonial menjadi transformasional, dari pendekatan massal menjadi berbasis kebutuhan jemaah dan dari sekadar penyampaian materi menjadi pendampingan ibadah secara utuh dalam satu siklus layanan.
Dalam upaya implementasi, terdapat enam kunci sukses sistem pembinaan haji, yaitu penguatan standarisasi nasional, transformasi digital, penguatan peran pembimbing ibadah, pembinaan berbasis profil jemaah, integrasi pembinaan dengan layanan terbaik, dan penguatan pembinaan pascahaji.
Guna mendukung hal tersebut, Kemenhaj telah menyiapkan strategi implementasi jangka panjang meliputi penyusunan regulasi nasional, digitalisasi sistem pembinaan, penguatan kolaborasi pusat dan daerah, serta integrasi data dan sistem monitoring.
Selain itu, sejumlah langkah cepat (quick wins) juga disiapkan untuk musim haji tahun 2026 antara lain penerapan modul manasik nasional terstandar, skema murur dan tanazul, tata kelola dam, peluncuran platform digital pembinaan dan pelaporan, serta pengembangan portofolio pembimbing ibadah.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, diharapkan penyelenggaraan haji Indonesia ke depan semakin berkualitas, adaptif dan mampu menjawab tantangan zaman, sekaligus menghasilkan jemaah haji yang mandiri, mabrur, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. I
