Kementerian Perhubungan (Kemenhub) cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah melaksanakan Penandatanganan Addendum II Konsesi Terminal Petikemas Makassar New Port Tahap I.
Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk meningkatkan kelancaran logistik di Indonesia Timur dan mengurangi biaya logistik di wilayah tersebut.
Acara hari ini merupakan tindak lanjut kerjasama Kementerian Perhubungan dan PT Pelindo selaku Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang mengoperasikan Makassar New Port.
Addendum ini melibatkan penambahan ruang lingkup 1B dan 1C tanpa mengubah nilai dan jangka waktu saat ini.
Dengan selesainya pembangunan tahap 1B dan 1C, kapasitas terminal peti kemas Makassar New Port meningkat 150%, dari 1 juta TEUs menjadi 2,5 juta TEUs.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi menyatakan komitmen bersama untuk meningkatkan pengelolaan pelabuhan di Indonesia agar lebih profesional, efektif dan efisien.
Makassar New Port diharapkan menjadi pelabuhan utama dan hub distribusi logistik di Indonesia Timur, khususnya untuk ekspor produk andalan, seperti cokelat, kopi dan olahan kayu.
“Dengan ditandatanganinya Adendum II Konsesi Terminal Petikemas Makassar New Port Tahap I ini, menunjukkan komitmen bersama dalam rangka meningkatkan pengelolaan pelabuhan di Indonesia agar terus lebih profesional, efektif dan efisien,” ujar Capt. Antoni saat menyaksikan proses penandatanganan, Senin (29/1/2024).
Dalam konteks ini, tarif kompetitif di Makassar diharapkan akan menarik perusahaan pelayaran, memungkinkan kapal – kapal yang lebih banyak dan berkapasitas besar untuk melayani rute Makassar – Surabaya tanpa perlu sampai ke Sorong atau Ambon.
“Makassar ini akan menjadi lebih menarik, ketika tarif di Makassar kompetitif akan banyak yang melayari Makassar bolak balik Surabaya gak perlu sampai Sorong gak perlu sampai Ambon sehingga dari Makassar akan ada kapal-kapal lain yang melayani. Sehingga ini akan menarik bagi perusahaan pelayaran,” jelasnya.
Proyek Strategis Nasional (PSN) Makassar New Port dicanangkan oleh pemerintah sebagai solusi terhadap kongesti yang akan terjadi di Pelabuhan Soekarno Hatta. Dengan target layanan 200.000 TEUs hingga 300.000 TEUs pada tahun 2024, Makassar New Port diharapkan dapat meningkatkan efisiensi logistik dan bersaing dengan negara tetangga.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Strategi Pelindo Prasetyo menekankan peran penting Makassar New Port dalam mendukung distribusi logistik untuk Indonesia Timur.
Beroperasinya sejak tahun 2019, pelabuhan ini telah memainkan peran kunci dalam kelancaran arus logistik dan mengurangi logistic cost di wilayah Indonesia Timur.
“Oleh karena itu Makassar New Port terus dikembangkan untuk peningkatan kapasitas dan layanannya. Untuk tahun 2024, Makassar New Port kurang lebih melayani sekitar 200.000 – 300.000 TEUs dan ke depannya Makassar New Port ini akan difokuskan pada layanan peti kemas di Makassar ini untuk berpindah ke Makassar New Port,” jelasnya.
Sebagai informasi, pada 2023, awalnya Pelindo Regional 4 menetapkan RKAP arus bongkar muat sebesar 193.287 TEUs.
Namun, melihat derasnya arus bongkar muat di awal tahun 2023, Pelindo lalu menaikkan target dalam RKAP Perubahan 2023 menjadi 212.675 TEUs. Sampai akhir tahun 2023, arus bongkar muat di Makassar New Port sudah melewati 257.981 TEUs. I
