Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendukung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terkait pembangunan transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan, sektor transportasi selain berperan penting memberikan akses keterhubungan bagi masyarakat, juga sekaligus berperan mengurangi emisi gas rumah kaca.
“Ini menjadi upaya bersama negara-negara di dunia untuk mengatasi perubahan iklim guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai yang diatur dalam resolusi PBB tentang Tujuan Pembangunan Yang Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG’s),” ujarnya dalam konferensi yang digelar secara daring oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertema Peran Badan Pemeriksa untuk Mencapai Transportasi Berkelanjutan dan Pembangunan Ramah Lingkungan, Rabu (13/10/2021).
Indonesia, menurut Menhub, memiliki komitmen tinggi untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim, termasuk dalam transportasi.
“Komitmen Indonesia di sektor transportasi tersebut ditunjukkan melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan angkutan umum seperti pembangunan MRT, LRT, Kereta Cepat, serta Bandara dan Pelabuhan Hijau,” tuturnya.
Menhub mengungkapkan, walaupun di tengah pandemi yang memukul perekonomian dan sektor transportasi, Kemenhub tetap menjalankan program pengembangan sosial ekonomi yang seimbang, inklusif, dan berkelanjutan.
“Komunitas global akan mengambil semua kesempatan pemulihan ekonomi dengan memasukkan aspek berkelanjutan dalam agenda pembangunan mereka melalui pelaksanaan “Green Recovery Program” sebagai perubahan mendasar,” jelasnya.
Oleh karea itu, Budi Karya menambahkan, pengawasan dan pelaksanaan program dan kebijakan yang diambil oleh para pemangku kepentingan merupakan hal yang sangat penting.
Menhub mengapresiasi upaya Badan Pemeriksa Keuangan sebagai salah satu auditor eksternal dalam organisasi internasional, seperti IMO, WMU dan IMLI.
“Apa yang dilakukan BPK ini dapat meningkatkan kontribusi Indonesia di kancah internasional, dalam memastikan akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, Ketua BPK Agung Imam Sampurna menyatakan, BPK merancang audit khusus untuk implementasi pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara target sasaran yang berfokus pada pengurangan emisi dari sektor transportasi, integrasi konservasi energi moda transportasi, dan pembangunan infrastruktur jalan.
BPK bersama dengan Badan Pengawas Keuangan Negara Tiongkok dan Thailand ditunjuk oleh PBB menjadi inisiator untuk melakukan audit dengan tema transportasi berkelanjutan yang akan menjadi panduan audit bagi 80 negara anggota lainnya untuk melakukan audit serupa di negaranya masing-masing. I
