Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus menegaskan komitmennya untuk memacu suksesnya pembangunan nasional, khususnya dengan mendorong sinergisitas pemerintah pusat dan daerah.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman menjelaskan, sinergisitas tersebut terwujud salah satunya dalam hal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dia menegaskan bahwa instrumen tersebut merupakan alat untuk merealisasikan program.
“Tujuannya apa? Bagaimana kita membangun ekonomi, membangun rakyat Indonesia, membangun, memberikan manfaat sebesar – besarnya, menyejahterakan rakyat di seluruh pelosok,” jelasnya dalam keterangan di Jakarta.
Menurut Luky, struktur APBN terbagi menjadi anggaran pendapatan dan belanja, sedangkan anggaran pendapatan bersumber dari pajak hingga dana hibah.
“Setelah dana tersebut terkumpul, kemudian dapat dibelanjakan, sedangkan dari sisi APBD, anggaran pendapatan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer dari pemerintah pusat,” ungkapnya.
Luky mengatakan, dana transfer tersebut beberapa di antaranya direalisasikan untuk membangun infrastruktur di daerah.
Dia memastikan pada gilirannya realisasi anggaran tersebut dinikmati oleh masyarakat.
“Tujuannya adalah kita ingin mendorong pembangunan ekonomi, tapi juga kita ingin melakukan pemerataan yang sifatnya inklusif,” katanya.
Dia menekankan dalam melaksanakan tugas tersebut Kemenkeu bekerja secara profesional.
Dalam pertemuan itu, Luky mengajak para kepala daerah untuk bersama-sama meningkatkan PAD masing – masing.
Selain itu, daerah juga dipacu untuk untuk mengoptimalkan iklim investasi.
“Sangat penting untuk menjaga bahwa ekonomi kita terus bergerak, terus kondusif, terjaga iklim investasi, iklim usahanya. Kalau ekonominya bergerak, pajaknya bergerak, pajaknya tambah tinggi, belanjanya pun bisa tambah tinggi, tambah besar,” tuutrnya. I
