Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bersama dengan delapan Kementerian/Lembaga (k/l) terkait menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Standard Operasional Prosedur (SOP) Koordinasi Antar-Instansi dalam Rangka Pelaksanaan Pemeriksaan Kapal di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi berbagai pihak, sehingga SOP itu berhasil diselesaikan dan menekankan pentingnya koordinasi antarkementerian dan lembaga dalam pelaksanaan pemeriksaan kapal di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.
“Saya instruksikan seluruh kementerian dan lembaga harus melaksanakan dan berkomitmen terhadap SOP ini dan jangan ada lagi oknum – oknum yang melakukan pungutan liar di laut,” kata Menko Luhut dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (15/10/2024).
Dia menjelaskan, Kemenko Marves juga mendorong partisipasi publik dalam pengawasan terkait hal ini dengan memanfaatkan layanan aduan yang telah disiapkan, baik nakhoda atau pemilik kapal yang menjadi korban pungli melalui saluran SP4N-LAPOR di lapor.go.id.
“Kita maksimalkan Forum Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum (Forum KKPH) bersama Kemenko Polhukam, sehingga jelas ada sanksi bagi oknum yang melakukan pungli di laut,” jelasnya.
Luhut mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia, sesuai dengan kemampuan dan tugas fungsi yang dimiliki.
Penandatanganan Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh Kemenko Marves dengan K/L terkait, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Badan Keamanan Laut. I
