Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa sebanyak 80.081 Koperasi Desa (Kopdes) atau Koperasi Kelurahan (Kopkel) Merah Putih sudah resmi terbentuk dan sudah sah secara hukum.
Menurut Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), koperasi ini memanfaatkan sejumlah aset desa yang sudah ada maupun yang sudah tak terpakai.
Selain itu, dia menambahkan, potensi – potensi yang ada di setiap desa juga dimanfaatkan.
“Kami memulai dengan memanfaatkan aset yang sudah ada seperti balai desa, gedung sekolah yang tidak terpakai setiap desa, aset pemerintah lainnya dan semua potensi lokal yang selama ini tersebar, kita integrasikan dan kita gerakkan bersama-sama,” ujarnya saat Peluncuran 80.000 Kopdes/Kopkel Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (27/5/2025).
Dengan pendekatan ini, katanya, dalam waktu kurang dari dua bulan telah terbentuk lebih dari 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara sah secara hukum dan 108 di antaranya siap beroperasi.
Kemudian, Zulhas juga berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perintah dalam program ini dan menegaskan bahwa dalam program ini, para menteri kompak bekerja sama.
“Terima kasih kepada bapak presiden atas arahan dan keberpihakan yang nyata pada rakyat, bapak presiden kami bangga mendapat tugas ini, sungguh pak. Pembantu bapak semua bekerja keras, saya mengkoordinir saja,” ungkapnya.
Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden.
Capaian ini tidak lepas dari kerja serius dan kolaborasi solid Tim Satgas Koperasi Merah Putih yang terdiri dari unsur lintas kementerian, di antaranya Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pertanian.
Selain itu, Kementerian Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, para gubernur, serta para bupati dan wali kota.
Pelaksanaan program ini juga berkolaborasi dengan sejumlah BUMN, seperti PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), Bank Mandiri, Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, dan Bulog. I
