Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) bersama dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong kawasan industri di Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dalam menanggulangi kemiskinan dan memperluas pemberdayaan masyarakat.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Andul Muhaimin Iskandar, kawasan industri diharapkan tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka lebih banyak kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat di sekitarnya.
“Sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat, dengan model pendekatan baru penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan, kita ingin kawasan – kawasan industri berkolaborasi, bergotong royong dan memiliki standar yang baik dalam melaksanakan model – model pemberdayaan,” ujarmua usai rapat bersama Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza dan perwakilan 23 kawasan industri di Kantor Kemenko PM, Jakarta pada Jumat (16/10).
Menko PM menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas langkah bersama untuk mengoptimalkan peran dunia industri dalam mendukung agenda pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
“Kawasan industri memiliki potensi besar untuk memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat di sekitarnya,” ungkap Muhaimin.
Pengalaman perusahaan dalam membina lingkungan dan menjalankan program social, lanjutnya, dapat dikembangkan menjadi program pemberdayaan yang lebih terarah, produktif dan berkelanjutan.
Menko PM menuturkan bahwa langkah awal yang didorong adalah memetakan kantong – kantong kemiskinan di sekitar kawasan industri menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Melalui pemetaan tersebut, dia menambahkan, intervensi dapat dirancang berdasarkan kondisi masyarakat dan kebutuhan di masing – masing wilayah, dengan memanfaatkan potensi, serta sumber daya yang dimiliki kawasan industri.
“Radius tertentu dari kawasan industri itu bisa kita ketahui melalui DTSEN. Ada kantong – kantong kemiskinan yang bisa kita intervensi melalui kolaborasi di sekitar kawasan industri,” kata Muhaimin.
Maka dari itu, dia meminta Wamenperin Riza untuk memimpin langsung koordinasi pengembangan pola kolaborasi sebagai bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Ke depan, Kemenko PM akan mendorong tindak lanjut yang lebih komprehensif dan sistematis agar kolaborasi kawasan industri menghasilkan ekosistem pemberdayaan yang nyata.
Menurut Wamenperin Riza, pendekatan tersebut dengan melibatkan kawasan industri diharapkan tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membantu mengurangi pengangguran, menekan kemiskinan dan memperluas kelompok masyarakat yang mampu naik kelas secara ekonomi.
“Apabila kelompok sasaran dan kebutuhannya teridentifikasi, maka kawasan industri dapat mengambil peran melalui berbagai program yang membuka akses masyarakat terhadap pekerjaan dan peluang usaha,” ungkapnya.
Wamenperin Riza mencontohkan bahwa salah satunya adalah dengan melatih masyarakat miskin agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Sementara itu, Menko Muhaimin juga mendorong pengembangan program padat karya produktif serta kolaborasi antara industri dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
“Kerja sama ini diharapkan dapat memperluas kesempatan berusaha, memperkuat rantai pasok industri dan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat,” tuturnya.
Di sisi lain, kata Muhaimin, pengalaman sejumlah kawasan industri dalam menyelenggarakan pelatihan, peningkatan kapasitas dan pembinaan pendidikan vokasi dapat menjadi model yang direplikasi di berbagai wilayah.
Bahkan, kawasan industri yang telah memiliki Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) berstandar internasional dinilai memiliki praktik, baik yang dapat dikembangkan di lokasi strategis lainnya.
“Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Padat karya produktif bisa kita lakukan, kolaborasi untuk UMKM untuk mendorong kelas menengah baru, lalu tentu saja orang miskin kita latih untuk siap kerja,” Menko Muhaimin.
Dia menegaskan, pemberdayaan masyarakat membutuhkan kerja bersama antara pemerintah dan non-pemerintah, termasuk dunia industri. I
