Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melakukan pembahasan strategi penguatan wisata ramah muslim melalui sertifikasi halal.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan, BPJPH dan Kemenpar memiliki program yang satu sama lain saling beririsan.
Jadi, lanjutnya, perlu dilakukan sinergi melalui program bersama yang saling mendukung dan memperkuat, sehingga manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat luas.
“BPJPH mempunyai program sertifikasi halal gratis atau Sehati di mana selama tahun 2025 ini kita siapkan satu juta sertifikat halal gratis bagi para pegiat UMK kita di seluruh Indonesia,” kata Haikal.
Dia menjelaskan, Kemenpar mempunyai binaan lebih dari 6.000 desa wisata di seluruh Indonesia dan akan menjadi sinergi yang strategis dan produktif, khususnya dalam mendukung wisata ramah muslim di seluruh Indonesia,
Menurut Haikal, potensi yang dimiliki Indonesia dalam industri produk halal dan wisata ramah muslim begitu besar, karena didukung oleh berbagai sumber daya yang ada.
Untuk itu, dia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait untuk mengoptimalkan potensi tersebut.
“Kita punya desa wisata yang mumpuni dan tidak terkalahkan di seluruh daerah. Kita juga punya 100.000 lebih P3H (Pendamping Proses Produk Halal) di seluruh Indonesia. Ada 64 juta pelaku usaha yang tersebar di tanah air. Tentu ini perlu kita optimalkan bersama,” tuturnya.
Dia menegaskan, mulai dari memaksimalkan sertifikasi halal produk – produk yang tersedia di kawasan destinasi wisata, sampai dengan langkah – langkah strategis untuk mempopulerkan wisata halal kita ke dunia.
Sementara itu, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menyatakan, sangat berkomitmen untuk melakukan kolaborasi dengan BPJPH.
“Kami bersemangat sekali akan berkolaborasi dengan BPJPH. Nantinya kami akan melakukan kunjungan bersama ke lebih dari 20 desa wisata dengan target kami lebih dari 6.100 desa wisata, untuk dibuatkan sertifikat halalnya secara gratis,” ujarnya.
Kemenpar dan BPJPH perlu melakukan komunikasi secara terus menerus mengenai upaya – upaya selama ini ini agar menjadi nomor satu lagi. “Kita akan melakukan rakor lintas stakeholder dan harus lebih agresif lagi.” I
